ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Korupsi Pengadaan dan Tanggungjawab LKPP

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dengan Visi “Menjadi Episentrum Pengadaan Berkelas Dunia yang Inovatif untuk Pengembangan Ekonomi Nasional yang Inklusif” bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. Fungsi LKPP sangat strategis, lembaga yang  membuat peraturan, sistim, pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan evaluasi. LKPP harus bisa menjadi  garda depan untuk mencegah atau minimal mempersempit lolosnya peluang korupsi pengadaan barang dan jasa.

Sorotan dan perhatian masyarakat umum tidak sepopuler Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan berita-berita hangat terkait berita tangkap tangan, kinerja KPK dan issue pembubaran KPK.  LKPP tidak kalah penting dengan KPK, karena LKPP menjadi pintu masuknya barang dan jasa. Jika potensi korupsi dapat disaring dengan ketat melalui wadah yang dibuat oleh LKPP, maka kasus yang mengalir ke KPK akan berkurang. Bayangkan tahun 2019  pengadaan yang dikelola LKPP sebesar Rp 1.133 triliun dengan rincian Rp 265 triliun melalui e-tendering, Rp 54 triliun e-Purchasing, sisanya belum terakomodir melalui sistem elektronik, demikian kutipan penyataan Ketua LKPP, Roni Dwi Susanto di LensaIndonesia.com.

Saya tertarik dengan makalah Prof. Dr. H. Eman Suparman, S.H., M.H., ada catatan bahwa  kebocoran belanja pemerintah sekitar 30 %, rekanan yang pernah menyuap panitia pengadaan 92,7 %, kasus korupsi terkait pengadaan 79 %. Ini harusnya menjadi perhatian serius LKPP untuk mengembangkan peraturan dan sistem yang lebih handal.

Sorotan lainnya adalah hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan keuangan audited yang ditandatangani oleh Agus Prabowo pada tanggal 27 April 2017. Tercatat jumlah temuan 70 poin, dengan jumlah rekomendasi 166 poin. Dilaporkan ada 41 poin yang belum ditindaklanjuti dan 43 poin yang tidak sesuai, ada dari hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun 2011 dan 2012.

Lebih mengkahawatirkan adalah Peraturan Kepala LKPP nomor 8/ 2015, ada catatan yang cukup serius terkait kelemahan SDM, yaitu SDM belum memiliki pengetahuan serta keahlian dalam bidang yang memadai, kapasitas manajerial yang belum didukung dengan jumlah personil yang memadai, rencana pengembangan SDM melalui pelatihan dan pendidikan juga belum lengkap dan kajian pendukung bidang pengadaan barang/jasa masih sangat terbatas. Ada kelemahan lain terkait SDM, namun yang paling kruisal adalah poin tersebut.

Catatan lagi bagi LKPP berita dari Menteri BUMN perihal mafia import alat kesehatan dan mafia beras. Bukankan pengadaan alat kesehatan tersebut dilakukan melalui tender dan melalui pintu  Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)?. Apa ini tidak menjadi indikasi bahwa sistim yang dibuat oleh LKPP sangat mudah dibobol oleh mafia atau bahkan peserta tender lainnya yang bukan mafia?. Jadi ada keraguan maraknya korupsi, apakah ada kaitan dengan kelemahan di LKPP?. 

Pendapat dari nara sumber yang mengikuti tender dari LPSE, tercatat dokumen tender yang memuat persyaratan tender yang kurang lazim atau wajar, bahkan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu ada juga persyaratan yang dibuat seolah sengaja untuk mengahambat peserta lainnya, atau memuluskan peserta tertentu.

Modus lainnya adalah dengan menayangkan tender dengan jadwal yang sangat mepet dan membuat persyaratan yang belum tentu sesuai namun seolah dipaksakan, sehingga banyak kendala yang merugikan pihak lain, namun di satu sisi menguntungakan pihak tertentu, yang diduga melakukan intervensi.

Kelemahan demi kelemahan menjadi catatan serius yang perlu segera dikaji ulang oleh LKPP. Jangan sampai kelemahan tersebut dimanfaatkan oleh oknum oknum yang tidak bertanggungjawab untuk mendapatkan keuntungan sendiri, namun merugikan pihak lain (Penyedia Jujur) dan Negara.

Fakta ini menjadi perhatian serius, tender yang dikelola LKPP bukan coba-coba, sesuai atau tidak peraturan dan sistim yang sudah berlaku, tender sudah berjalan, tidak bisa di flasback. Tindakan yang perlu dilakukan adalah memeriksa peraturan dan sistim yang sudah dikeluarkan oleh LKPP, melakukan pengkajian ulang apakah peraturan dan sistim tersebut sudah tepat sasaran?.

Periksa semua tender apakah sudah sesuai dengan peraturan dan sistim yang berlaku?. Periksa struktur organisasi LKPP, apakah sudah sesuai dengan beban kerja yang ditetapkan?. Apakah ada Key Performance Indikator (KPI) dari masing-masing bagian dan person?. Semua hal tersebut sangat berguna untuk memastikan kualitas dan kapabilitas dari LKPP untuk dapat menjadi lembaga yang terpercaya ditengah-tengah masyarakat.

Presiden diharapkan sesegera mungkin turun tangan untuk memerintah pihak yang kompeten untuk dapat melakukan pemeriksaan kinerja dan juga memeriksa semua peraturan dan sistim yang sudah dibuat oleh LKPP.

catatan editing : “Isi Opini ini diubah atas permintaan Penulis, dengan alasan isi opini yang terbaru di kolom ini lebih ringkas dan padat”

Terbaru

ADVERTISEMENT

Media Network

%d blogger menyukai ini: