ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Cegah Karhutla, Pemkab Pelalawan Laksanakan TOT Fire Risk System Bersama Kemitraan

Pekanbaru – Pemerintah Kabupaten Pelalawan gelar kegiatan Training of trainer (TOT) Fire Risk System (FRS) atau sistem resiko kebakaran yang dikembangkan oleh Institute Pertanian Bogor (ITB) guna pengidentifikasian wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Pelalawan dengan KEMITRAAN pembaharuan tata pemerintahan yang didukung oleh Center for Climate Risk and Opportunity Management (CCROM) – Institute Pertanian Bogor.

Ini merupakan kegiatan dari Program Strengthening Indonesian Capacity for Anticipatory Peat Fire Management (SIAP-IFM) yang diinisiasi oleh Pemerintah Indonesia dibantu oleh United Nation Environment Program (UNEP).

Dalam sambutannya, Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pelalawan Musa S.Pd melalui perwakilan Kepala Seksi Kesiapsiagaan BPBD Pelalawan Zuriat. ia mengatakan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki lingkungan hidup diwilayahnya.

“Salah satu keseriusan kami tunjukan dengan melakukan kerjasama dengan pihak kemitraan dalam rangka penanggulangan Karhutla serta pengembangan pengelolahan lahan gambut yang berkelanjutan,” ujarnya saat membuka kegiatan itu di salah satu ruang rapat Fox Hotel di Jalan Riau Kota Pekanbaru, Selasa (29/3/2022).

Selanjutnya, upaya penanggulangan karhutla tidak hanya disaat terjadi saja, namun yang paling utama adalah pencegahan. Peran tersebut tidak hanya menitik beratkan kepada satu pihak saja namun perlu melibatkan berbagai pihak.

Karhutla berdampak tidak hanya menguras lahan yang terbakar tetapi juga mengakibatkan kestabilan ekonomi terdampak serta terganggunya kesehatan masyarakat dibagian pernapasan karena kandungan udara tidak sehat.

“Perlu ada pengidentifikasian dini terhadap karhutla, mengingat wilayah Pelalawan memiliki lahan gambut diatas 53% jadi sangat rentan terbakar dan cukup sulit dipadamkan jika terjadi kebakaran lahan,” jelas Zuriat.

Berbagai langkah pencegahan karhutla telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Pelalawan diantaranya dengan menggalakkan sosialisasi dan pemasangan rambu-rambu peringatan dini delegasi strategis yang rawan karhutla dan menargetkan penghijauan dengan menanam satu juta pohon di pelalawa pada tahun ini.

Deputy Cluster Manager Program SIAP-IFM Muhammad Haryono menyampaikan, bahwa tujuan dari kegiatan ToT ini agar para pihak yang berada di klaster Pelalawan memahami pola pengidentifikasian wilayah rawan karhutla yang menggabungkan kerentanan dan peta iklim melalui aplikasi fire risk system sehingga dapat menjadi salah satu alat dalam menyusun perencanaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Sementara itu,  narasumber Prof Dr Ir Rizaldi Boer MSc dari IPB mengatakan FRS merupakan suatu sistem yang dibangun membantu semua pihak bersama Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya-upaya pencegahan kebakaran secara lebih efektif.

“Bisa lebih efektif, karena FRS bisa memberikan informasi kemungkinan terjadi resiko kebakaran sampai 6 bulan kedepannya,” kata Rizaldi

Dia mengatakan sebelumnya sistem peringatan karhutla berbasis pada harian saja sehingga tidak cukup optimal untuk bisa melakukan upaya pencegahan lebih dini.

“Karena untuk melakukan upaya pencegahan, sudah seharusnya diberikan informasi yang jauh lebih cepat seperti dibangun dalam FRS. Melalui kegiatan ini, diharapkan FRS segera bisa dioperasionalkan di Pelalawan,” imbuh Rizaldi

FRS dijalankan berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh peraturan daerah, kalau dipahami lewat peraturan tersebut seharusnya penyelenggara operasioanal adalah BNPB Daerah. Tetapi Pelalawan dalam konteks ini memiliki inisiatif baru dan inovasi, bagaimana mengembangkan upaya-upaya pencegahan itu dengan pendekatan klaster. Dimana setiap pihak atau aktor-aktor berada diklaster itu sendiri dan mampu melakukan upaya-upaya secara terpadu.

“Pihak-pihak dalam klaster itu terdiri dari unsur desa dan unsur perusahaan atau pemilik lahan tersebut,” ucap Rizaldi.

Sebagai Informasi tambahan Pemkab Pelalawan telah menerbitkan peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2022 tetang pengendalian karhutla terpadu berbasis klaster sebagai sarana untuk bisa bekerja sama dalam pengendalian karhutla secara terpadu dan sinergi dan terkoordinasi di kabupaten pelalawan.

Kegiatan ini dihadiri oleh peserta berjumlah 35 orang yang berasal dari perwakilan Kodim 0313/kpr, Polres Pelalawan, BPBD Pelalawan, Satpol PP Damkar Pelalawan, DLHK Pelalawan serta perwakilan perusahaan yang tergabung dalam komite klaster Pelalawan.

Kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari mulai dari tanggal 29 – 31 Maret 2022.***red/bdn

Rezky FM

DomaiNesia
DomaiNesia

TERPOPULER

Terbaru

ADVERTISEMENT

Media Network

%d blogger menyukai ini: