ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

65 Anggota dan Sekwan DPRD Berpotensi Masuk Penjara, ini Tanggapan KNPI Riau

(Foto Dok. Istimewa Suduthukum.com)

Pekanbaru, Editorial – Selain kalahnya pemerintah dan DPRD provinsi Riau dalam Gugatan dua Organisasi Kemasyarakatan (NGO) di Mahkamah Agung RI, terkait kebijakan lingkungan hidup, kehutanan dan perkebunan, lagi-lagi tontonan yang memalukan menjadi santapan masyarakat Riau.

Yakni, terkait aturan yang mewajibkan dilakukannya pergantian (Roling) Alat Kelengkapan Dewan (AKD) per 2,5 tahun dari jabatan selama 5 tahun.

Peraturan Presiden dan atau Peraturan Pemerintah yang mengamanatkan hal tersebut justru disinyalir telah dilanggar oleh 65 orang anggota plus sekretaris DPRD Provinsi Riau.

Pelanggaran yang berujung Perbuatan Melawan Hukum (PMH) tersebut seharusnya jangan dianggap Spele alias jangan dikira main-main, karena segala bentuk kegiatan di Lembaga Terhormat itu membebani Keuangan Negara dan atau Daerah.

Apabila ditinjau dari perspektif Hukum Tata Negara, maka terhitung semenjak tahun 2019 yang lalu, durasi waktu dua setengah tahun berakhir di bulan Maret atau awal bulan April 2022 saat ini, tetapi untuk DPRD Provinsi Riau justru terang-terangan melanggar peraturan tersebut.

65 Anggota dan Sekwan DPRD Berpotensi Masuk Penjara, ini Tanggapan KNPI Riau.

Tontonan yang memalukan itu juga dipertegas dengan selalu batalnya rapat paripurna tentang pengesahan roling AKD di DPRD Provinsi Riau, mulai dari jadwal pertama yakni hari Senin,11 April 2022 hingga diundur menjadi hari Senin, 18 April 2022, namun lagi-lagi tetap batal, lembaga terhormat itu sepertinya mulai luntur menjadi lembaga ecek-cek.

Dirangkum dari berbagai sumber, bahwa kondisi tersebut memang benar-benar terjadi dan selalu molor. Seperti yang disampaikan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Riau, bahwa kondisi tersebut disebabkan belum duduknya antar pihak.

Selain rujukan hukum lainnya, Tata Tertib (Tatib) DPRD Provinsi Riau jelas-jelas mencantumkan dan mengamanatkan, bahwa selama dua setengah tahun mesti dilakukan Pergantian Kepemimpinan di tingkat AKD, tetapi hal itu jelas-jelas dilanggar dan tak dijalankan.

Menilai dari persoalan itu, Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau pun angkat bicara.

Melalui salah satu unsur wakil ketua, kondisi tersebut dianggap sebagai ujian bagi moral pejabat di Provinsi Riau ini, khususnya terhadap 65 anggota plus Sekretaris DPRD Riau.

“Justru yang kami khawatirkan adalah, PMH tersebut dianggap sebagai budaya, apalagi kalau tepat diakhir masa 2,5 tahun itu, masih ada Ketahuan para anggota dewan yang menjalankan aktifitasnya, baik itu di komisi, fraksi, dan alat kelengkapan dewan lainnya,” tegas Saipul Nazli Lubis, wakil ketua DPD KNPI Riau.

Bagi KNPI Riau, kekhawatiran tersebut jangan sempat terjadi, karena sudah jelas status dari para anggota dewan pasca lewatnya waktu 2,5 tahun tidak jelas alias diluar dari koridor hukum. Stop kunker apalagi ada istilah Study Banding,  kurang-kurangi berbuat ‘dosa’.

Selain itu,  berbagai macam partai yang terhimpun didalam fraksi DPRD Provinsi Riau belum menemui permufakatan, Ikhwal terkait hal itu karena belum terjadi dil-dilan.

KNPI Riau Pun Khawatir

Tontonan seperti itu akan menjadi konsumsi nasional khususnya para petinggi negara, ketika masih dianggap sepele,  pejabat Riau dinilai tak memiliki etika dalam menjalankan amanahnya, istilah kata lain mereka sedikit maruk.

KNPI Riau siap sedia dilibatkan dalam proses Negoisasi dalam penyusunan AKD, pasca 2,5 tahun dilewati.

Hal itu dipertegas Saipul Nazli Lubis. Wakil Ketua yang selalu Konsen dalam hiruk pikuk dunia Legislatif di seluruh Provinsi Riau.

“Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau.  Tolonglah, dijaga Marwah Negeri ini. Jangan buat malu !!! Apalagi saat ini dibulan suci Ramadhan. Ayolah bekerja serius, jangan main-main !!! KNPI Riau siap diberdayakan, Hidup Pemuda, Hidup Rakyat !!!,” tutupnya***red/rls

Rezky FM

DomaiNesia
DomaiNesia

TERPOPULER

Terbaru

ADVERTISEMENT

Media Network

%d blogger menyukai ini: