Anggaran Keperluan Kendaraan Sudin LH Jakarta Timur Meledak!, BAPDI ke KPK
Sekjen BAPDI, Darwin N Sinaga, Usai menyampaikan temuannya ke Komisi Pemberantasan KorupsiRambaberita.com, Jakarta – Badan Aktivis Patriot Demokrasi Indonesia (BAPDI) resmi menyampaikan temuannya dalam bentuk pegaduan masyarakat ke Komisi Pemberantasan korupsi, hari ini, Rabu (25/06/2025). Laporan tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) BAPDI, Darwin Natalis Sinaga ke Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan.
Menurut Darwin, pihaknya menemukan dugaan murk up atas jumlah unit kendaraan dinas operasional (KDO)/KDOKhusus (KDOK), dan pihaknya berpandangan dugaan murk up tersebutlah penyebab meladaknya anggaran Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Jakarta Timur .
“Sebenarnya ada banyak sekali kejanggalan yang kami temukan, setelah kami membaca data-data resmi terkait belanja kebutuhan kendaraan operasional, Kami menilai meledaknya anggaran belanja kebutuhan KDO/KDOK dari tahun ke tahun adalah akibat dugaan penggelembungan/murk up atas jumlah kendaraan yang persentasenya kami duga mencapai 100%. Jadi dengan menggelembungnya jumlah kendaraan, otomatis banyaklah unit kendaraan yang membutuhkan pergantian komponen, sehingga seolah logislah besarnya anggaran belanja tersebut. Padahal apabila dipersesuaikan dengan jumlah Kendaraan reel yang dikelola Suku Dinas LH Jakarta Timur, sesuai Surat yang disampaikan Kepala Dinas LH DKI Jakarta, Asep Kuswanto kepada BAPDI, wajarlah kalau kami menduga anggaran belanja tersebut telah meledak, akibat keberadaan kendaraan yang diduga kendaraan siluman” jelas Darwin.
Lebih lanjut BAPDI meminta KPK segera menindaklanjutinya dan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap pihak-pihak terkait.
“BAPDI berharap dan kalau diperbolehkan BAPDI mendesak agar KPK segera menindaklanjutinya dan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap pihak-pihak terkait. BAPDi juga mendorong agar segala proses pengadaaan dan distribusi atas segala belanja di Sudin LH Jakarta Timur dilakukan secara transparan” tambah Darwin.
Berdasarkan data realisasi anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) DKI Jakarta, Belanja BBM KDO/KDOK tahun anggaran (TA) 2021 sebesar Rp.18.938.280.304,00 , TA 2022 sebesar Rp.22.344.133.842,00, TA 2023 sebesar Rp.26.968.742.606., dan TA 2024 pagu anggaran sebesar 28.947.030.399,-.
Sampai berita ini di muat Kepala Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Timur, Eko Gumelar masih saja bungkam , sewaktu ditanyai oleh awak media.**Saut/Ti/Guston
Pos Terkait
Tidak ada komentar