oleh

Tindak Akuntan Publik Nakal demi Integritas Akuntan Publik Nusantara

-Opini-58 views

Akuntan Publik (AP) dipercaya sebagai mitra pemerintah dan publik, untuk menilai dan mengawasi penyajian laporan keuangan sejumlah perusahaan. Kepercayaan tersebut semakin tergerus dengan banyaknya tindakan tidak terpuji, terlebih ada beberapa oknum AP terlibat kasus rekayasa laporan keuangan. 

Pada tahun 2019, dari laporan Pusat Pembinaan Propesi Keuangan (P2PK) Kementerian Keuangan, dilaporkan  banyak Kantor Akuntan Publik (KAP) ‘nakal’ yang telah ditindak, antara lain 3 KAP diberikan rekomendasi, 8 KAP diberikan peringatan, 2 KAP pembatasan entitas, dan 2 KAP pembatasan jasa, 5 KAP dibekukan izinnya, Kemudian 10 AP peringatan, 1 AP pembatasan pemberian jasa tertentu dan 1 AP dibekukan izinnya. Lebih lanjut disebutkan bahwa pelanggaran tersebut menurun dibandingkan dengan tahun lalu.

Sangat disayangkan, tindakan tidak terpuji tersebut melibatkan Big Four firma audit yang dianggap kredibel oleh khalayak luas.  Ditambah deretan kantor akuntan internasional, KAP afiliasi Robson Rhader (Inggris Rakyat), Salutro Reydel (Perancis), Mc.Gladrey (Amerika Serikat) atau di kenal RSM Internasional, KAP mitra British Darks Organization (BDO) Internasional, demikian deretan KAP lokal dalam jumlah yang cukup banyak.

Kondisi ini sangat kontras dengan kondisi tahun 1993 sampai tahun 2000, saat saya bergabung di KAP Hans Tuanakotta dan Mustofa( HTM) – Deloitte Touche Tohmatsu International (DTTI), Price waterhouse Coopers (PwC), sebelumnya Price Waterhouse. Mulai era tahun 2000 an keatas, professi AP sudah mulai ramai diperguncingkan sebagai dampak krisis moneter tahun 1998, ada 35 bank yang dibekukan, kemudian lanjut ke krisis global tahun 2008. Kemudian dampak covid-19 yang telah memporak porandakan perekonomian Indonesia, tinggal kita tunggu saja Kantor AP mana lagi yang akan menjadi pergunjingan?.

Profesi AP dipengaruhi oleh lingkungan perusahaan dan negara tempat perusahaan tersebut beroperasi. Kita akui profesi AP di Indonesia menghadapi tantangan yang sangat berat bukan hanya dari segi teknis, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), namun lingkungan yang berpotensi menarik AP masuk ke lingkaran yang mempertaruhkan Integritas AP. AP harus bisa keluar dari pemasalahan ini dan perlu ada revolusi moral, mengembalikan Integritas AP, review format kepengurusan AP, mutahirkan UU KAP, pembinaan dan pengawasan kementrian keuangan dan pengaturan pasar KAP.

Menghilangkan prilaku korupsi di negara ini sangat sulit walaupun Presiden sudah melontarkan statement keras di berbagai pertemuan,  “awas akan saya kejar, akan saya gigit sendiri dengan cara saya,  dor kalau diperbolehklan UU, hajar, copot pejabat tak becus,” kemudian Menteri Badan Usaha Milik Negara( BUMN) dengan statemen mafia import, membubarkan anak/cucu perusahaan BUMN kemudian dalam jangka waktu berapa bulan menjabat, sudah pecat beberapa Direktur Utama perusahaan plat merah.  Namun belum membuahkan hasil sebagaimana yang sudah diharapkan rakyat Indonesia.

Melihat kesuksesan negara lain, sebut saja Negara Cina. Saat krisis moneter 1998 wabah korupsi mewabah namun negara tersebut berhasil bangkit dan sukses menjadi kekuatan baru menandingi negara super power Amerika Serikat. Kita bertanya apa rahasianya ?, Perdana Menteri China saat itu, Zhu Rongji yang sangat terkenal sebagai penyelamat uang rakyat. Ucapan Zhu Rongji yang fenomenal adalah “Beri saya seribu peti mati. Sembilan puluh sembilan akan saya gunakan untuk mengubur para koruptor dan satu untuk saya kalau saya melakukan tindak pidana korupsi.” merupakan kebangkitan mereka dan era keemasan pemberantasan korupsi.

Kita merindukan hal yang sama dapat diterapkan di Indonesia namun kelihatannya masih jauh. Pertanyaannya apakah harus menunggu ada undang-undang hukuman mati dan menunggu ada presiden yang mampu menjalankan metode yang sama ?. Daripada menunggu hal yang belum pasti, kenapa tidak kita mulai dari AP ?. Integritas adalah harga mati bagi AP. Jika AP mampu menjadi role model atau paling tidak jika hukuman mati berlaku, AP masih tetap banyak tersisa.

Kita pastikan bahwa AP tidak terima prilaku tidak terpuji dari sebagian orang atau kelompok AP yang telah mencoreng nama baik dan martabat AP. Kelompok atau pihak yang masih menjunjung tinggi nilai Integritas AP, mari kita pelihara bersama dan ambil langkah-langkah sesegera mungkin untuk dapat menutup peluang dan menyusun rambu-rambu yang efektif serta membuka kesempatan yang selebar-lebarnya bagi seluruh akuntan yang ingin berkembang, terutama akuntan lokal yang dilahirkan di NKRI.

Saya batasi pembahasan sampai disini, sebagai pengantar opini berikutnya yang akan masuk ke AP dan KAP yang melakukan pelanggaran, daftar pelanggaran, sanksi, kehadiran akuntan asing, peran pembinaan dan pengawasan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) Kementerian Keuangan, tinjauan pasal “pidana” UU No. 5 tahun 2015 ke AP dan KAP yang melakukan pelanggaran, peran organisasi, persaingan dan peran serta AP dan KAP keluar dari krisis.

Penulis:

Akuntan Registered D-11007 (Alumni USU dan UI)

Pendiri Perkumpulan Aliansi Perduli Indonesia Jaya

Ketua Umum Perhimpunan Pengusaha Rakyat Nusantara

 307 total views,  1 views today

News Feed