oleh

10 Tahun Laporan Pemalsuan Surat Tanah Belum Jelas, Kuasa Hukum Minta Polda Riau Profesional.

Pekanbaru, rambaberita.com – Laporan dugaan tindak pidana Pemalsuan dan atau Penggelapan Hak Atas Tanah  di Polda Riau dengan  No. Pol : LP /125.a / VII / 2010/ Reskrim /UM/Riau, sudah 10 tahun belum rampung alias belum menemui titik terang. 

Bahkan, terlapor yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Dirkrimum Polda Riau tanggal 17 April 2012 masih dapat melenggang tanpa tersentuh hukum sampai saat ini,  Sebagaimana dikatakan Hotman Simanjuntak pada konferensi Pers di Jalan HR Subrantas Panam Rabu (05/08/2020).

” saya minta laporan saya dituntaskan aparat penegak hukum, semua alat bukti sudah lengkap, kami minta polda riau menyelesaikannya” desak Hotman dengan  serius.

Masih di tempat yang sama, Kuasa Hukum Hotman Simanjuntak,  Akhirudin Harahap menerangkan bahwa, Tanah kapling seluas 4 Hektare  dengan Surat Keterangan Tanah Nomor 93/SRT-LB/XI/95 Tanggal 16 November 1995 dan Surat Keterangan Nomor 94/SRT-LB/XI/95 Tanggal 16 November 1995 yang diterbitkan Kepala Desa Labuh baru Kecamatan Tampan, Kota pekanbaru yang merupakan peningkatan dari surat Nomor 212-213 tanggal 5 juli 1982 diterbitkan Kepala Desa Labuhbaru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Riau. Diduga dipalsukan oleh terlapor suami istri (Ngalimin dan M Sugiharti,red).

” kasus ini sudah sepuluh tahun di laporkan, yang menangani Dirkrimum Polda Riau, yang kita laporan Suami- istri, karena  sangkaan Pemalsuan Surat Tanah dan Penyerobotan Tanah ” sebut Akhiruddin sambil memberikan Bukti Laporan dan dan surat menyurat lainnya. 

Namun sampai saat ini, tambah Akhirudin,  belum ada titik terang penyelesaian kasus klien kami, mengapa bisa terjadi tentu kami melihat dan patut diduga penyidik Polda riau yang menangani kasus ini  tidak menyertakan bukti bukti Uji Laboratorium Forensik No. Lab : 2654/DTF/V/2011 Tanggal 6 Juli 2011. terhadap dugaan pemalsuan tanda tangan beserta Cap/ Stempel Camat Siak Hulu dalam SKT Nomor 212-213 saat penyerahan berkas perkara kepada Kejaksaan Tinggi Riau. 

Hal ini sesuai dengan hasil pemberitahuan perkembangan penyidikan oleh Polda riau kepada klien kami,  No 3 berbunyi ” Hambatan yang kami temui dalam proses penyidikan petunjuk (P-19) Nomor 337/N.41/Ep.1/02/2012, tanggal 1 Februari 2013, JPU berpendapat bahwa ” terhadap perkara atas nama terdakwa Ngalimin Bin Rusmin Romo Taruno, dkk tersebut masih dalam sengketa kepemilikan, sehingga untuk dapat atau tidaknya terhadap tersangka tersangka, disangkakan telah melakukan perbuatan pidana, agar diajukan/ diselesaikan dahulu sengketa kepemilikan terhadap objek dimaksud melalui Hakim Perdata yang putusannya memiliki kekuatan hukum tetap (incracht) ” jadi menjadi jelas bahwa penyidik tidak profesional dan kami anggap lalai,  bagaimana bisa yang kita laporkan pemalsuan surat tanah yang dibuktikan oleh uji Laboratorium Forensik terkait tanda tangan palsu yang jelas melanggar Pasal 263 atau 385 KUHPidana Pemalsuan namun yang disidangkan dilarikan Perdata. Papar Akhirudin Harahap.

Untuk itu, tambah Akhirudin, kami dari kuasa hukum pelapor sudah menyurati Polda Riau, diantaranya, Kapolda Riau cq Irwasda Polda Riau, Dir Reskrimum Polda Riau, Kabid Propam Polda Riau, Kabid Kum Polda Riau, dan Kajati Riau. 

” kami mendesak Polda Riau membentuk Tim untuk melanjutkan kasus ini, dan juga melakukan pemeriksaan kepada penyidik Polda Riau yang menangani perkara sebelumnya, dan segera menahan terlapor suami istri, karena kami khawatir terlapor  melarikan diri atau menghilangkan alat bukti lainnya”. Tutup Akhirudin. 

Di tempat terpisah ketika di konfirmasi www.beritaintermezo.com kepada Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Riau Kombes Pol. Zain Dwi Nugraho  menjawab singkat. 

” Kami Cek dulu ya mas” tulisnya singkat di saluran WA pribadinya. (edo).

News Feed