Pekanbaru, Rambaberita | Sebanyak 215 kepala dan wakil kepala daerah, yang merupakan kader PDIP, menandatangani surat perjanjian tak akan melakukan korupsi. PDIP memastikan tak akan memberikan bantuan hukum jika ada kadernya yang melanggar perjanjian tersebut.
“Tadi Ibu Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebanyak 215 yang menandatangani suatu komitmen untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan, untuk tidak melakukan korupsi, dan kemudian harus bertangung jawab bagi seluruh tugas-tugasnya untuk rakyat,” ujar Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto di Sekolah PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (16/6/2022).
Penandatanganan perjanjian tidak korupsi itu dilakukan dalam Rapat Koordinasi di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, hari ini.
Hasto juga mengulas kembali arahan Ketua Umum PDIP Megawati soal kekuasaan. Megawati, sebut Hasto, mengingatkan bahwa kekuasaan itu harus dilihat dengan cara merangkul, dan menyerap aspirasi rakyat.
“Karena itulah Ibu (Megawati) mengingatkan agar kekuasaan tidak dilihat dalam wajah yang gemerlap. Tetapi, kekuasaan itu harus turun ke bawah, merangkul kekuatan rakyat dengan keliling untuk memahami rakyat yang dipimpinnya di wilayahnya,” jelas Hasto.
“Rakyat pasti akan mengucapkan terima kasih kepada pemimpin yang telah memperjuangkan nasib rakyat sehingga kehidupannya menjadi lebih baik,” sambungnya.
Selain itu, bagi kader partai yang melanggar poin-poin surat pernyataan tersebut akan mendapat sanksi dari partai. Sanksinya, mulai dari tidak akan mendapatkan pendampingan hukum, hingga pemecatan sebagai kader.
“Ya di situ bahwa partai tidak akan memberikan advokasi terhadap kader-kader yang sudah diperingatkan berulang kali untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan, dan kemudian tentu saja juga sanksi pemecatan dari partai,” jelas Hasto.
“Di dalam sumpah yang janji jabatan kan sangat tegas bahwa janji seorang pemimpin itu hanya tunggal, yaitu setia pada rakyat, memperbaiki nasib rakyat dengan cara melaksanakan seluruh ketentuan konstitusi, dan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya,” sambungnya.
***red/detik.com
