Pekanbaru, Rambaberita | Buronan kasus korupsi penyaluran beras rumah tangga untuk Desa Sidamukti, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, pada 2010, ditangkap jajaran Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten. Buronan atas nama Juna itu ditangkap di Kabupaten Lebak.
“Bahwa selama ini Terdakwa Juna telah melarikan diri selama 7 tahun dan tercatat sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan Negeri Pandeglang,” kata Kasi Penkum Kejati Banten Ivan Hebron Siahaan dalam keterangannya, Rabu (15/6/2022).
Ivan memaparkan Juna ditangkap di kediamannya yang berada di Kampung Pagadungan, Desa Wantisari, Kecamatan Leuwidamar, hari ini pukul 11.30 WIB. Keberadaan Juna terlacak oleh tim intelijen setelah terpantau pindah alamat dari Kelurahan Sukaratu, Pandeglang, ke Desa Wanti Sari, Leuwidamar. Juna juga sempat bekerja sebagai anak buah kapal (ABK) di Ancol, Jakarta Utara.
Penangkapan dilakukan oleh Tim Intelijen Kejati Banten bersama Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Lebak. Pihak kejaksaan juga dibantu oleh personel Polsek dan Koramil Kecamatan Leuwidamar.
Ivan melanjutkan, setelah ditangkap Juna akan diserahkan ke jaksa eksekutor. Kemudian, jaksa eksekutor akan menyerahkan Juna ke Rutan Kelas II Pandeglang untuk menjalani hukuman pidana yang telah dijatuhkan majelis hakim.
“Terdakwa Juna selanjutnya dibawa ke Kejati Banten untuk diserahkan kepada jaksa pelaksana Eksekusi Pada Kejaksaan Negeri Pandeglang,” ucapnya.
“Bahwa Selanjutnya Jaksa pelaksana Eksekusi membawa terdakwa ke Rutan Kelas II Pandelang untuk menjalani masa pidana sesuai dengan Putusan Hakim,” lanjutnya.
Berdasarkan Putusan MA RI Nomor : 2375 K/PID.SUS/2014 pada 9 September 2015, Juna dinyatakan terbukti melakukan korupsi dalam penyaluran beras rumah tangga untuk Desa Sidamukti, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, pada 2010. Juna melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Juna dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun dan denda Rp 200 subsider 6 bulan kurungan. Dia juga dijatuhi hukuman tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp 110 juta, dengan ketentuan uang pengganti dibayar paling lama 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika tidak, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk penutup uang pengganti tersebut.
***red/detik.com
