Jakarta, rambaberita.com – Komisi Kejaksaan RI (Komjak) dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) telah menerima secara resmi laporan dugaan kasus pemerasan sebanyak 63 kepala sekolah SMP di Indragiri Hulu, Riau yang diduga dilakukan oleh oknum jaksa di Kejari Rengat. Bahkan, laporan tersebut telah disampaikan dan dipaparkan langsung oleh Inspektorat Indragiri Hulu, Boyke Sitinjak di hadapan para komisioner di gedung Komisi Kejaksaan RI, Jumat (24/7/2020) pagi tadi.
Penyampaian laporan dan pemaparan tersebut dilakukan atas undangan dari Komisi Kejaksaan RI kepada Inspektorat Inhu sebagai rangkaian dari proses pengaduan yang akan ditindaklanjuti oleh Komjak RI bersama KASN.
“Benar, pagi tadi saya memenuhi undangan Komisi Kejaksaan RI untuk menyampaikan secara langsung terkait masalah (dugaan pemerasan oknum jaksa, red) tersebut di depan Komjak RI dan KASN. Saya menyampaikannya berdasarkan hasil pemeriksaan dan berita acara pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat Inhu kepada 63 kepala sekolah yang terkait dengan masalah ini,” kata Boyke Sitinjak, Jumat siang usai pertemuannya dengan Komjak dan KASN.
Hadir dalam pertemuan berdurasi 3 jam tersebut Ketua Komisi Kejaksaan RI, Barita Simanjuntak dan 7 komisioner lainnya serta unsur pejabat KASN.
Boyke menjelaskan, pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat terhadap 63 kepala sekolah jenjang SMP terkait dengan informasi yang diterima Inspektorat dari masyarakat. Selain itu, pihaknya juga mendapat surat LSM Tipikor Nusantara kepada sejumlah kepala sekolah SMP di Inhu yang meminta keterangan soal penggunaan dana BOS. Hal lain yang melatarbelakangi pemeriksaan oleh Inspektorat yakni soal pengunduran diri secara massal sebanyak 63 kepala sekolah tersebut.
“Kami (Inspektorat) bergerak mendalami apa yang sebenarnya terjadi, termasuk apa penyebab mundurnya secara massal kepala sekolah tersebut. Kemudian kami turun memeriksa para kepala sekolah tersebut. Dari situ kami kaget dan mendapat pengakuan dari para kepala sekolah soal penyerahan uang kepada oknum jaksa di Kejari Rengat, Inhu,” tegas Boyke.
Berdasarkan pengakuan para kepala sekolah, permintaan uang dilakukan dalam empat tahap. Yakni dua tahap dalam tahun 2019 pada sekitaran bulan Ramadhan dan dua tahap lagi pada tahun 2020 (Mei dan Juni) lalu. Total permintaan uang mencapai Rp 1,5 miliar.
“Menurut para kepala sekolah, permintaan uang oleh oknum jaksa tersebut memang terkait dana BOS,” kata Boyke.
Boyke yang merupakan mantan auditor BPKP ini menyatakan kalau Komisi Kejaksaan akan menggunakan wewenangnya dalam kasus tersebut, terutama menyangkut kode etik kejaksaan. Sementara, KASN akan memberikan pendampingan dan perlindungan terhadap pelapor ASN dan para kepala sekolah.
“Komisi Kejaksaan dan KASN juga berjanji akan mendorong KPK menindaklanjuti kasus ini sesuai kewenangannya,” kata Boyke.
Boyke menyatakan kalau Ketua Komisi Kejaksaan RI, Barita Simanjuntak mengapresiasi keberanian dari para kepala sekolah yang memberikan pengakuan soal aliran dan permintaan uang oleh oknum jaksa. Menurutnya, keberanian tersebut layak diapresiasi demi untuk perbaikan institusi kejaksaan agar lebih baik lagi. Apalagi, masalah ini berkaitan dengan dana BOS pendidikan yang amat dibutuhkan untuk mencerdaskan anak bangsa.
Founder Rumah Nawacita, Raya Desmawanto mengapresiasi gerak cepat Komisi Kejaksaan RI dan KASN yang merespon kasus yang diduga kuat melibatkan oknum jaksa tersebut. Ia berharap Komjak menggunakan kewenangannya secara optimal dalam memeriksa pihak-pihak lain yang terkait. Menurutnya, kejadian yang melibatkan oknum jaksa di Kejari Rengat ini harus dikembangkan pada keterlibatan pihak lain yang mengetahui kasus tersebut.
Selain itu, Raya juga meminta KASN memberikan perlindungan nyata kepada para kepala sekolah dan pihak lain yang mengangkat kasus ini sehingga dapat diketahui oleh publik.
“Ini merupakan kasus pertama dalam sejarah para kepala sekolah berani mengakui kalau ada penyerahan uang dari dana BOS kepada oknum aparat hukum. Biasanya, kasus begini selalu didiamkan karena ada rasa takut. Karenanya, KASN juga haruslah bergerak aktif,” tegas Raya seraya meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI juga harus turun tangan dalam kasus ini. (***/edo)
