JAKARTA, rambaberita.com – LSM APIJ mendapat undangan dari pihak Dirjen Bimas Kristen Protestan, terkait tembusan surat yang diperoleh Kementerian Agama. Tembusan surat LSM APIJ tersebut terkait surat yang ditujukan pada Pengurus GPDI SAMUEL Pusat Pematang Siantar, hal tersebut disampaikan Parluhutan Simanjuntak kepada awak media (14/9/2022).
“berdasarkan surat kuasa yang APIJ Peroleh dari pasangan suami istri (pasutri) yang pernikahannya telah dibatalkan oleh pendeta yang menandatangani surat pernikahan Pasutri yang bersangkutan. Surat kuasa yang kami peroleh tidak terbatas pada menindaklanjuti pembatalan pernikahan akan tetapi juga terkait hal hal yang mereka anggap telah mereka hadapi. Dengan kata lain APIJ dalam kedudukannya sebagai kontrol sosial hanya berupaya mempertanyakan dan menemukan kepastian dari para pihak agar sekiranya permasalahan tersebut sampai kepihak-pihak yang benar-benar kompeten” jelas parluhutan Simanjuntak.
Ketua Umum LSM APIJ yang merupakan Alumni strata satu dari Universitas Sumetera Utarata dan Alumni Magister Akutansi dari Universitas Indonesia tersebut mengapresiasi Respon dari Dirjen Bimas Kristen Protestan, meskipun surat yang diperoleh oleg pihak dirjen sifatnya hanya tembusan.
“APIJ mengapresiasi respon Pihak Dirjen Bimas Kristen Protestan, meskipun surat yang diperoleh mereka sifatnya hanya tembusan. Jauh berbeda dengan sikap pihak Pengurus GPDI SAMUEL Pusat Pematang Siantar, yang hingga kini belum menanggapi surat APIJ”
Masih menurut ketua umum APIJ, terkait permasalahan yang diulas dalam surat LSM APIJ tinggal menunggu hasil kerja Pihak Kementerian agama dengan Sinode Pengurus GPDI SAMUEL Pusat Pematang Siantar.
“Setelah pertemuan tadi APIJ sedikit Kecewa karena tidak dapat bertemu langsung dengan Direktur Bimas Kristen Protestan, tetapi hanya bertemu dengan Kasubnit yang bernama Swarsono yang mungkin belum membaca surat dari APIJ. Akan tetapi kekecewaan kita sedikit terobati karena pak Swarsono menyebutkan kalau pihak Kemenag akan segera berkoordinasi dengan Binmas wilayah bersangkutan untuk segera berkoordinasi dengan Sinode yang bersangkutan” tutup Parluhutan Simanjuntak.***Red
