Angaran Inspektorat tersedia, tetapi apa yang salah dengan pengawasan yang ada di negara ini?. Pengawasan sudah berlapis namun kebocoran anggaran masih terus terjadi. Indikasi penyimpangan sampai dengan tertangkap tangan tidak pernah sepi dari pemberitaan.
Tangkap tangan dapat kita pahami sebagai perbuatan menyimpang yang sudah selesai dilakukan dan ketahuan serta tertangkap. Artinya perbuatan tersebut lolos dari sistem operasional dan standard operating procedure (SOP) yang berlaku. Anehnya lagi, tangkap tangan atau penyimpangan terjadi pada jenis kegiatan yang sudah berulang.
Kaitannya, Apabila SOP tersebut terus menerus dikembangkan dan disempurnakan bukankah peluang kebocoran tertutup atau setidaknya berkurang. Sehingga peristiwa tangkap tangan dan penyimpangan tidak lagi senyaring pemberitaan yang ada tetapi faktanya malah terbalik. Timbul keraguan, ada apa, apakah niat dan peluang yang ada selalu kalah cepat dibandingkan pemutakhiran SOP ?.
Pemerintahan Pusat, Provinsi, Kota/Kabupaten, Perusahaan Milik Negara dan Perusahaan Milik Daerah sudah dilengkapi dengan SOP yang mutakhir dan baku. Jenjang otorisasi cukup kuat, dan terkesan berlebihan melihat panjangnya birokrasi. SOP tersebut bahkan dibuat oleh Konsultan Internasional yang sudah mumpuni, ditambah SOP tersebut sebahagian sudah diformalkan dalam prodak hukum, artinya sanksi pelanggaran kuat dan jelas. Fungsi pengawasan internal juga sudah ada yaitu Inspektorat Jenderal (Itjen) di Kementerian, Inspektorat di Pemerintahan Daerah, tingkat provinsi, kota/kabupaten dan satuan pengawas internal (SPI) untuk perusahaan milik negara dan daerah.
Untuk memberdayakan fungsi pengawasan internal oleh Itjen, Inspektorat dan SPI, negara mengalokasikan anggaran yang cukup tinggi. Contoh di Kementerian Keuangan, Sumber Daya Manusia(SDM) Inspektorat Jenderal sejumlah 703 orang, menghabiskan anggaran sebesar Rp. 102 Miliar pada tahun 2019, Itjen Kementerian Pertanian Rp. 93 Miliar tahun 2018, Kemenhub Rp. 90,3 Miliar, SDM 265 orang pada tahun 2017. Untuk 34 kementerian dengan perkiraan rata-rata Rp. 85 Miliar saja per tahun, total sudah Rp. 2,9 Triliun. Pemerintahan daerah sesuai ketentuan ada ketetapan anggaran provinsi 0,3 % – 0,9% dan Kota/Kabupaten 0,5 % – 0,75%, ambil rata-rata 0,6% dari anggaran provinsi,kota/kabupaten, diperkirakan sekitar Rp. 7 Triliun dan apakah manfaatnya?.
Penempatan Inspektorat Dalam Struktur
Analisa penempatan Inspektorat dalam struktur, contoh di Kementerian, posisi Inspektorat Jenderal (Itjen) dibawah Menteri. Artinya Itjen mengawasi kinerja dan keuangan beberapa Direktorat Jenderal (Dirjen) yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab ke Menteri. Sehingga baik-buruknya kinerja dari Mentri ditentukan atau didukung oleh Dirjen. Hemat saya, bagaimana bisa Itjen bekerja efektif dan Independen, mengawasi kinerja dan keuangan Dirjen yang menjadi kinerja Menteri. Pasti tidak akan efektif dan bermanfaat bagi negara, dan terkonfirmasi dengan masih maraknya berita tangkap tangan dan penyimpangan. Apakah harus tetap dipetahankan?. Jawaban saya sederhana, sebaiknya dipindahkan atau dilebur ke Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Struktur BPKP lebih ideal karena langsung bertanggungjawab ke Presiden, independen dalam melaksanakan tugasnya. Demikian juga dengan Inspektorat yang ada di semua pemerintahan daerah baik provinsi, kota/kabupaten dapat dibubarkan, serahkan ke kantor perwakilan Provinsi.
Perubahan ini akan mengoptimalkan fungsi pengawasan internal dan mendapatkan keuntungan ganda yaitu biaya diminimalisir dan posisi lebih kuat untuk menyelamatkan anggaran negara setiap tahunnya. Implementasinya tidak sulit, hanya butuh kemauan untuk berubah saja. Ini masih perubahan kecil namun biaya yang dihemat cukup besar dan potensi kebocoran anggaran yang diselamatkan akan lebih besar.
