JAKARTA, RB – Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Berserta Polda Jawa Barat, Polresta Bandung Dan Polsek Cangkuang melaksanakan Kegiatan Penyuluhan hukum serta bantuan Hukum untuk Pegawai. Kegiatan penyuluhan tersebut bertempat di Kantor Polsek Cangkuang yang terletak di Jl. Nagrak No. 58 Ciluncat, Kec. Cangkuang, Kabupaten Bandung – Jawa Barat, Sabtu (21/5/2022).
Acara penyuluhan hukum serta bantuan Hukum dihadiri oleh Kepala Seksi Umum Polsek Cangkuang AIPDA Denny Haryadi, PS. Kanit Reskrim Polsek Cangkuang, AIPDA Kamal, PS. Panit Reskrim Polsek Cangkuang BRIPKA Katon, Anggota Unit Reskrim BRIPDA Ari, Bhabinkamtibmas AIPTU Hendra, BRIPKA Hadi serta anggota Unit Intelkam dan anggota Polsek Cangkuang lainnya.
Dr. Rahman Amin, S.H, M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya menyampaikan bahwa kegiatan penyuluhan hukum ini merupakan agenda rutin yang dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya setiap semester sebagai bentuk Tridharma Perguruan Tinggi yakni pengabdian kepada Masyarakat,” Tutur Rahman.
“Melalui kegiatan penyuluhan ini, Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dapat mengabdikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum kepada Masyarakat sehingga dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia ini. Dalam kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan di Polsek Cangkuang saat ini, secara khusus ditujukan kepada anggota Polri tentang bantuan hukum ketika menghadapi permasalahan hukum baik dalam pelaksanaan tugas kedinasan, maupun dalam kehidupannya sehari-hari.
Lanjut, Dr. Rahman Amin, S.H., M.H., menyampaikan bahwa dalam kegiatan penyuluhan hukum ini juga melibatkan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sehingga dapat menjadi wadah bagi mahasiswa untuk melatih dan mengembangkan diri setelah menerima ilmu pengetahuannya di bangku perkuliahan,”Tegas Rahman.
Kepala Seksi Umum Polsek Cangkuang, AIPDA Denny Haryadi mengatakan bahwa Kegiatan penyuluhan ini sangat baik dan membantu anggota Polri yang berdinas di Polsek Cangkuang. Alhamdulillah setelah mendapat penyampaian materi dari Dr. Rahman Amin, S.H., M.H selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, telah memberikan ilmu pengetahuan yang selama ini belum kami ketahui sehingga kami jadi mengerti dan memahami khususnya berkaitan dengan bantuan hukum bagi pegawai negeri pada Polri,”Ucap Denny.
“Harapan kami kegiatan penyuluhan ini dapat diadakan kembali di waktu yang akan datang berhubung saat ini waktunya belum pas karena kondisi ruangan Polsek yang belum memadai, dan Insya Allah nanti kantor Polsek akan pindah ke kantor baru yang saat ini masih tahap penyelesaian.
Alfin Pratama, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya mengatakan bahwa kegiatan penyuluhan ini sangat bermanfaat bagi mahasiswa karena dapat memperdalam ilmu pengetahuan secara langsung melalui kegiatan penyuluhan, dimana kegiatan ini telah menambah wawasan anggota Polri, pegawai negeri pada Polri, dan keluarga Polri ketika menghadapi permasalahan hukum dan dapat memperoleh bantuan hukum secara gratis tanpa biaya dengan mekanisme permintaan bantuan hukum melalui seksi hukum pada tingkat Polres, Bidang hukum pada tingkat Polda dan Divisi hukum pada tingkat Mabes Polri,” Ungkapnya.
Damri Nasution mahasiwa Fakultas Hukum Ubhara Jakarta Raya berpendapat manfaat bagi para mahasiswa yang turut serta kegiatan penyuluhan hukum ini tentunya dapat melatih kemampuan mahasiwa untuk berbicara di depan umum dalam menyampaikan materi dalam bidang hukum sehingga nantinya dapat menjadi pengalaman ketika lulus kuliah,”ucap Damri.
“Kegiatan penyuluhan hukum ini merupakan kegiatan rutin yang terus dikembangkan oleh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya ke berbagai lapisan masyarakat dan instansi Pemerintah khususnya penegak hukum dengan tujuan agar masyarakat Indonesia dan penegak hukum dapat mengetahui dan memahami hukum dengan baik sehingga dapat menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan hukum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
***Catur
