oleh

Hidup Mandiri dan rencana Kehadiran Omnibus Law

-Opini-37 views

Tidak perduli ada corona, buruh tetap demo 30 April 2020, Demikian disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam keterangannya, Minggu (19/4/2020).

Kepentingan siapa tersembunyi dibelakang omnibus law ini ?. Ditengah kebisingan pembahasan masalah omnibus law, yang berkepanjangan, Undang-undang yang katanya berpotensi mengubah lebih dari 1.000 pasal dalam 79 dalam berbagai prodak hukum yang ada, termasuk UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, bagi saya cukup sederhana melihatnya,  yaitu, apakah tolak ukur (parameter) manfaatnya untuk negara dan pekerja?.

Negara harus berdaulat dan pekerja mendapat kepastian, baik itu kepastian dalam pendapatan maupun kepastian keamanan. Baiknya apabila melenceng, langsung ditolak saja. Apa gunanya investasi meningkat jika hanya dipenuhi investasi asing, itu sama saja membuka peluang sejarah masa lalu terulang kembali, bukankah saat ini ekonomi kita sudah terjajah ?.

Kemudian Import pangan, kenapa harus ada?, tanah kita luas, penduduk banyak, tinggal mengarahkan. mengapa harus mengorbankan nasib buruh, hanya untuk memberi kemudahan bagi Investor?.

Mengapa tidak berpikir untuk memberikan incentive kepada warga sendiri untuk mendirikan Perusahaan?. Seandainya rakyat belum mampu mendirikan Perusahaan yang dapat menyerap banyak tenaga kerja, mengapa Pemerintah Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kotamadya tidak melakukan terobosan untuk memutus mata rantai ketidak mampuan itu ?. Kalau belum mampu memfasilitasi masyarakat untuk membuat Perusahaan Besar, Menengah atau Kecil dulu, Pemerintah tinggal menyesuaikan Perusahaan yang cocok dengan kondisi daerah masing-masing. Mengapa berpikir sangat rumit, merubah 1000 pasal, melibatkan para konglomerat, DPR, pakar lulusan luar yang tujuannya tidak sejalan dengan rencana dari para Pahlawan dan Pendiri maupun Proklamator Negri ini.

Mohon agar direnungkan kembali !. Meraka sangat kecewa, Mereka sudah mengorbankan segalanya, Mereka menangis meihat apa yang sudah terjadi. (baca opini sebelumnya https://rambaberita.com/opini-lawan-takdir/).

Sejarah masa lalu harusnya menjadi pelajaran berharga bagi kita, dijajah dan baru merdeka tahun 1945, kemudian krisis ekonomi terjadi tahun 1998, dana talangan dari Pemerintah untuk beberapa bank dibawa kabur oleh beberapa oknum pemilik perbankkan dan sampai sekarang belum tuntas dan dana talangan tersebut belum kembali. Setelah 22 tahun berlalu, ekonomi Indonesia kembali berkembang namun dijejali dengan Investasi Asing.

Kembali membentangkan karpet merah kepada Investor dengan memberi banyak incentive dan kemudahan yang rencananya akan diatur di omnibus law, belum kesampaian namun sudah dihadang oleh hadirnya covid-19. Semoga mewabahnya covid-19 ini, kembali para Petinggi,  Pemerintah dan pihak yang berkompeten segera sadarkan. Tolak ukur kesadaran akan terlihat pada sikap apakah masih tetap setuju dengan omnibus law ini ?.

Menurut saya pengalaman pahit yang sudah berulang kali dirasakan Negara kita sudah lebih dari cukup. Kali ini Negara kita sedang dilanda persoalan namun perilaku buruk kembali diperlihatkan di depan kita, perusahaan berlomba-lomba mengajukan keringanan, pemutusan hubungan kerja (PHK), tunda bayar hutang, tunda bayar pajak, kalau bisa semua ditunda. Pengurus beberapa assosiasi pengusaha belum apa-apa sudah teriak-teriak bahwa mereka hanya mampu bertahan sampai dengan bulan Juni 2020.

Akan seperti apakah nasib Negara ini kedepan?. Berbanding terbalik bukan ?, memprihatinkan dan miris melihatnya. Semua berhenti bekerja, fokus berjuang memberhentikan covid-19 dan setelah nanti perjuangan penanganan Covid-19 selesai, masih banyak pekerjaan Pemerintah untuk mengatasi masalah yang ditimbulkan covid-19 tersebut. Sampai saat ini uang dari Anggaran Negara sudah banyak digelontorkan dan pasti  masih akan bertambah. https://rambaberita.com/opini-pekik-45-go-to-hell-covid-19-and-owners/

Menkeu bekerja keras untuk menyisir dan mencari pos-pos yang dapat dialihkan dananya, seperti tunjangan hari raya (THR) yang biasanya didapatkan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) akan dibatasi hanya pada golongan tertentu. Ada yang menyumbangkan gajinya dengan sukarela dan tidak rela. Ada menteri yang teriak mafia, Menkes sibuk urus lock down, Menkumham sibuk urus Napi, Mensos sibuk urus paket sembako, semua serba sibuk.https://rambaberita.com/opini-lawan-mafia-dor-kalau-diperbolehkan-undang-undang/

Semoga Rakyat, Pemerintah, DPR harus dapat merubah pola pikirnya dan saling bersinergi, boleh membangun tetapi pelakunya harus Rakyat sendiri. Itu adalah amanat dari Proklamator Bangsa Ini “Ir. Soekarno”. Menjadi Negara Industri sangat bagus jika dihasilkan dengan karya rakyatnya sendiri (Lihat Jepang, Korea, dll). Jika bukan karya rakyat sendiri, lebih baik menunggu, sembari mempersiapkan rakyat menjadi ahli, tenaga trampil siap pakai yang mampu berlari kencang.

Mari kita cegah bersama penjajah baru yang mungkin ada di sekeliling kita. Usir pengkhianat yang rela mengadaikan saudara dan negaranya sendiri hanya untuk kepuasan sendiri.

Saudara Said Iqbal, anggota KSPI dan saudara lainnya yang merencanakan demo, saya paham dengan pikiran saudara, rakyat lapar dan sangat rentan mengundang terjadinya kerusuhan, bisa jadi ada yang menunggu peluang, buruh sudah banyak yang di PHK, sudah banyak yang pulang ke daerah masing-masing. Saran saya hentikan rencana tersebut, jangan kita tambah beban dan derita baru bagi para buruh tersebut dan juga keluarga. Bukan berarti diam, protes dan masukan membangun kita salurkan bersama, satu tujuan yaitu Negara Berdaulat dan Rakyat Sejahtera.

News Feed