Semenjak Undang-Undang No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik berlaku, setiap pejabat publik diwajibkan transparan terhadap anggaran yang dikelolahnya. Termasuk Kepala Desa, yang semenjak tahun 2015 mendapatkan anggaran yang cukup besar dari Anggaran Pendapat Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Dikabupaten Bekasi kepala desa mendapatkan beberapa jenis anggaran yaitu, Anggaran Dana Desa (ADD), Dana Alokasi Desa (DAD), Bagi Hasil Retrebusi (BHR) serta Bantuan dari Provinsi.
Menurut Ketua Umum Gerakan Rakyat Peduli Penegakan Hukum Republik Indonesia (GRPPH-RI), Syahban Siregar, S.H.,M.H., masih ada beberapa Kepala Desa di kabupaten Bekasi yang terkesan tertertutup atas penyerapan anggaran-anggaran tersebut.
“di Kabupaten Bekasi masih banyak Kepala Desa penerima anggaran yang cukup besar tersebut tidak berani untuk transfaran ke Publik, hal tersebut jelas kontradiksi dengan cita-cita Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang mengamanatkan setiap Pejabat Publik harus transparan dalam pengelolaan anggaran yang dikelolahnya” jelas Syahban Siregar, S.H.,M.H.,
Lebih lanjut, Syahban Siregar merinci beberapa kepala desa yang dianggap masih tidak transparan kepada publik.
“ada beberapa Kepala Desa yang tidak berani transparan di Kabupaten Bekasi diantaranya beberapa kepala desa yang ada di Kecamatan Serangbaru, yakni diantaranya Kepala Desa Sirnajaya, Kepala Desa Cilangkara dan Kepala Desa Jayasampurna. GRPPH-RI berani mengatakan bahwa Kepala Desa Sirnajaya, Kepala Desa Cilangkara dan Kepala Desa Jayasampurna tidak transfaran, karena kami sudah menyampaikan surat permohonan informasi publik atas beberapa dokumen yang menurut hemat kami adalah dokumen Informasi Publik, namun sampai sekarang belum diberikan” Pungkas pria yang juga kerap mengadvokasi mayarakat kurang mampu.
Ketua Umum DPP GRPPH-RI menghimbau berharap agar kepala desa-kepala desa yang telah disurati oleh DPP GRPPH-RI agar kooperatif dan menghargai amanat UU KIP .
“kami sudah sampaikan surat keberatan atas sikap teman-teman Kepala Desa yang mengabaikan permohonan kami tersebut, dan DPP GRPPH-RI berharap agar pemegang amanah rahyat tersebut kooperatif dan menghargai hukum, sebab percuma saja semua upaya ketidak transparannanya karena jika tidak DPP GRPPH-RI akan mengajukan sengketa KIP jika tenggang waktu yang ditentukan terlampaui” kata syahban.
Syahban juga berpendapat bahwa Ketertutupan pejabat publik pada publik atas anggaran yang dikelolah pejabat publik salah satu indikator kekorupsian, oleh karenanya Kepala Desa yang tidak transfaran harus mendapat perhatian serius dari semua pihak, termasuk pihak penegak hukum sebagai upaya meminimalisir penyalahggunaan.***J.Laban
