JAKARTA, rambaberita.com – Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Bekasi merupakan suatu keniscayaan, mustahil pembangunan Kabupaten Bekasi berjalan baik jika peran serta masyarakat dianulir oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi.
Pembangunan yang dimaksud dalam konteks ini bukan hanya pembangunan fisik semata, tapi juga pembangunan masyarakatnya sendiri termasuk Badan Hukum. Tujuannya, agar masyarakat dan Badan Hukum yang berada di Kabupaten Bekasi senantiasa taat pada semua norma yang beraku khususnya Norma Peraturan Daerah yang berlaku di Kabupaten Bekasi.
Banyaknya informasi yang disampaikan masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Bekasi baik secara resmi maupun secara tidak resmi, tentunya masyarakat berharap Pemerintah Kabupaten Bekasi transfaran atas tindak lanjut dari pelaporan atau pengaduan masyarakat tersebut. Namun, pada paktanya banyak yang tidak disampaikan hasil dari tindak lanjut laporan masyarakat tersebut.
Terkait dengan hal itu, Ketua Umum GRPPH-RI Syahban Siregar, S.H., M.H., pada saat diminta tanggapannya dibilangan Jakarta Timur (8-3-23) menyatakan, bahwa seharusnya Masyarakat mendapat apresiasi jika mempunyai kontribusi pada pembangunan Kabupaten Bekasi.
” harus diapresiasi dong jika masyarakat berkontribusi pada pembangunan Kabupaten Bekasi”-pungkas Syahban Siregara, SH, MH.
Syahban mengakui bahwa GRPPH-RI selama ini banyak menyampaikan Laporan atau Pengaduan pada Pemerintah Kabupaten Bekasi, termasuk Laporan atau Pengaduan dugaan ketidaktaatan Masyarakat atau Badan Hukum Pada Peraturan Daerah yang berlaku.
” GRPPH-RI banyak menyampaikan laporan atau pengaduan baik secara resmi maupun secara tidak resmi pada Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan muaranya kemudian banyak ditangani Satpol PP yang notabena sebagai PPNS” jelas Syahban.
Namun laporan/pengaduan yang disampaikan kata Syahban banyak yg tindak lanjutnya atau hasilnya Satpol PP kurang transfaran.
” Saya kira Satpol PP kurang transfaran bang, salah satunya dulu GRPPH-RI melaporkan salah satu Badan Hukum ” PT. WAP” terkait IMB, sampai sekarang kita belum dikasih tau hasilnya, yang jelas pihak PT. WAP sudah dipanggil pada saat itu”
Yang teranyar Satpol PP baru-baru ini (22-2-23) memanggil salah satu Pimpinan Rumah Sakit Swasta yg berlokasi di Suka Tani. Pemanggilan tersebut kata syahban atas Laporan GRPPH-RI.
” Betul bang, baru-baru ini Satpol PP Kabupaten Bekasi memanggil salah satu Pimpinan Rumah Sakit Swasta, atas Laporan GRPPH-RI, kalau ga salah surat panggilannya Nomor : KK.02.06/329-PPNS/Satpol-PP/2023 tanggal 20 Februari 2023″-paparnya
Lebih lanjut, Syahban meminta agar Satpol PP Kabupaten Bekasi transfaran atas tindak lanjut setiap laporan masyarakat dan Satpol PP jangan kong kalikong dengan Terlapor atau Teradu.
” Satpol PP Kabupaten Bekasi harus transfaran pada publik, dan jangan Kongkalikong dengan teradu dan/atau terlapor” -tutupnya sambil tersenyum.
Semoga Satpol PP Kabupaten Bekasi semakin transfaran, profesional dan tidak kongkalikong dengan terlapor/teradu.***J.Laban
