Jakarta, RB, Ketua Umum LSM APIJ (aliansi Perduli Indonesia Jaya yang baru Parluhutan Simanjuntak menyayangkan sikap pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan yang tidak memberitahukan hasil pemeriksaan atas Laporan Informasi yang disampaikan APIJ. Hal tersebut disampaikan Ketua umum LSM APIJ usai kunjungannya ke Lembaga Penyiaran Televisi Republik Indonesia (TVRI). (21/6/2022)
“Ispektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Keuangan seharusnya memberikan penjelasan atau keterangan tertulis kepada kita terkait hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, jangan diam saja. kalau kita tidak ke kementerian keuangan mempertanyakannya ya kita tidak tau surat kita sudah seperti apa?. Surat berbalas surat itu idealnya. Agar masyarakat mengetahui apakah Itjen di Kementerian keuangan melaksanakn fungsi tugasnya atau tidak” tandas Luhut kepada awak media.
Menurut Luhut sewaktu LSM APIJ berada di gedung kemenkeu dirinya diajak oleh salah seorang pegawai Kementerian keuangan ke ruang Inspektorat Jenderal untuk mendengarkan progres dari surat LSM APIJ, akan tetapi Ketua Umum LSM APIJ tersebut malah dibawa ke Ruang sidang yang ada di Inspektorat Jenderal dan bertemu dengan 3 (tiga) pegawai Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.
“saya diajak ke Ruang Inspektorat, katanya untuk mendengarkan terkait progres surat kita, tetapi sesampainya disana saya malah ditanya apa yang bisa dibantu, lah terang saja saya merasa geli, karna pihak mereka yang ajak tetapi mengapa malah mereka yang bertanya?. Tutur Luhut.
Lebih lanjut luhut juga mengaminkan kalau pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan telah memeriksa pihak yang dilaporkan tersebut, dan pihak Inspektorat menyebutkan kalau terlapor telah melanggar kode etik.
“Apa yang disampaikan LSM APIJ ke Inspektorat menurut pihak Inspektorat telah di progres hal tersebut dapat saya katakan karena pihak Inspektorat yang saya temui jelas jelas mampu memetakan hal-hal yang kita laporkan, yaitu terkait kepemilikan Saham, Laporan LHKPN akan tetapi Pihak Inspektorat tidak menyinggung tentang TVRI dan Kementerian PUPR. Pada intinya Pihak Inspektorat menyebutkan terlapor yang merupakan Direktur Sistem Penganggaran di Direktorat Jenderal Anggaran telah melanggar Kode Etik” tutup Luhut
Sampai berita ini di muat pihak kementerian keuangan dalam hal ini Inspektorat Jenderal kementerian belum dimintai keterangannya, hal tersebut karena LSM APIJ menyebutkan segala informasi yang disampaikan LSM APIJ tersebut adalah benar dan berdasarkan fakta. ***ctr
