Menarik dan sangat mendesak untuk membuat efek jera, disayangkan kata tersebut yang saya gabungkan dari dua pernyataan terpisah, Kata “Lawan Mafia” oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM )terkait import alat kesehatan dan “Dor” dari Pak Jokowi saat Peringatan Hari Anti-Narkoba Internasional. Rekaman yang tiba-tiba terdengar kata “………….Dor” mampu menggetarkan jantung dan membuat ciut nyali pendengarnya, apalagi jika benar-benar diberlakukan dan Pak Jokowi berdiri di garda terdepan, membasmi para penguntil anggaran Negara.
Menunggu kesiapan Pak Jokowi, diharapkan segera realisasinya dimasa kepemimpinannya pada priode ke 2 yang tinggal 4 tahun lagi. Kita beralih saja dulu ke pembantunya, Menteri BUMN Erick Thohir yang melontarkan kata “Lawan Mafia”. Demikian rangkaian pernyataannya ……”mafia-mafia yang memanfaatkan situasi dan kondisi saat ini harus ditindak tegas dan dilawan agar praktik kotor tidak menyulitkan negara apalagi disaat sulit seperti ini“. Lebih lanjut, dirinya menyatakan 90 persen alat kesehatan dan bahan baku obat masih diimpor dari luar negeri. “Mohon maaf kalau menyinggung beberapa pihak, jangan kita ini selalu terjebak praktik kotor,” ujarnya. https://www.liputan6.com/bisnis/read/4229538/erick-thohir-mafia-mendominasi-impor-alat-kesehatan-kita-harus-lawan. 17 April 2020, Jam 12.30.
Bisa jadi isue ini sudah lama berlangsung, namun diangkat kembali oleh Menteri BUMN untuk diketahui seluruh rakyat Indonesia, hemat saya ada baiknya memang untuk kita hargai dulu. Pertanyaannya apakah mafia-mafia ini lahir karena ada covid-19?, Kok bisa ya mereka menguasai ?. Bagaimana langkah menghilangkan praktek ini ?.
Bukan bermaksud pesimis ya, bosan dengan retorika, kuatir ujung-ujungnya pencitraan lagi, siapa yang bisa jamin ?. Rakyat Indonesia rindu pimimpin tegas, bukan pura-pura tegas. Bagaimana kalau kita uji dulu, periksa dan tindak Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementrian BUMN, karena mafia Importir tidak bekerja sendirian, pasti bersinggungan dengan team lelang, sebut saja Kelompok Kerja (Pokja), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Pengguna Anggara (KPA), Pengguna Anggaran (PA), Perencana maupun Pengawas.
Perusahaan dibawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terkait bidang alat kesehatan dan bahan baku obat import sebut saja PT Kimia Farma (Persero) Tbk, PT Indofarma (Persero) Tbk, PT Bio Farma (Persero), PT Phapros Tbk, PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero). Jika 90 % alat kesehatan dan bahan baku import dikuasi oleh mafia-mafia dimaksud, berapa kerugian yang harus ditanggung negara?.
Lihat kasus PT Indofarma Global Medika dan PT. Kimia Farma Tbk, perihal dugaan korupsi pengadaan obat, vaksin dan perbekalan kesehatan untuk penyediaan obat penyakit AIDS senilai Rp. 211 M. Kasus ini terjadi sebelum Pak Menteri menjabat, bisa memprioritaskan pengadaan yang paling dekat. Berdayakan External Audit, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau lembaga lain melakukan Audit Investigation atau fraud investigation secara menyeluruh terhadap semua pengadaan Perusahaan tersebut diatas.
Ada lebih dari seratus Perusahaan dibawah BUMN bergerak di berbagai sektor. Apakah mafia-mafia yang Pak Menteri dengungkan hanya untuk alat kesehatan belaka?, Atau ada gebrakan lagi dari Pak Menteri?, Team Internal Audit atau SPI, Ada Inspektorat Jendral (Irjen), ada BPKP, Ada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan ada Polisi. Mungkin bisa dimulai dari Perusahaan terbesar yaitu PT. Kimia Farma, Tbk.
Rakyat menunggu aksi nyata Pak Menteri, buktikan bahwa kata “ Lawan Mafia” bukan pencitraan. Porsi import alat kesehatan dan bahan obat sebesar 90 % sangat disayangkan dan dikuasai oleh mafia-mafia Import. Apakah tidak bisa diproduksi Dalam Negeri?. Sungguh malang Negriku kaya raya, tidak ada sedikitpun ruang yang membuat kamu tenteram untuk tidak digrogoti, selalu jadi idola, selalu menjadi incaran, apakah sudah takdirmu demikian, ditempati oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab ini? .
