Pekanbaru, rambaberita.com – Founder Rumah Nawacita, Raya Desmawanto Nainggolan, MSi meminta negara lewat organ keamanan dan hukum memberi perlindungan terhadap para pelapor kasus dugaan pemerasan/ gratifikasi oleh jaksa terhadap 63 kepala sekolah di Indragiri Hulu, Riau. Saatnya negara menunjukkan keberpihakannya terhadap anak-anak bangsa yang menginginkan penegakan hukum di negeri ini.
“Inilah momentum negara menunjukkan keberpihakan dan keadilan kepada anak-anak bangsa yang ingin hukum ditegakkan di negeri ini. Para pelapor dan pihak terkait harus dilindungi oleh negara. Jika tidak, masyarakat tidak akan peduli lagi dengan carut marut hukum di negara kita, bumi Pancasila tercinta,” kata Raya Desmawanto dalam keterangan kepada media, Rabu (22/7/2020).
Raya menegaskan, para pelapor dan pihak-pihak yang mendorong terungkapnya kasus ini ke publik seharusnya mendapat apresiasi dan penghargaan.
“Bukan sebaliknya mereka dibiarkan sendiri berjuang. Negara sepantasnya memberikan penghargaan,” kata Raya.
Menurutnya, kasus dugaan pemerasan terhadap 63 kepala sekolah SMK di Inhu dapat terungkap ke publik karena keberanian sejumlah pihak dalam menghadapi penegakan hukum yang diselewengkan oleh oknum-oknumnya. Padahal, biasanya warga maupun institusi pemerintah daerah takut menghadapi institusi hukum dan cenderung diam.
“Ini kasus yang di luar kebiasaan. Biasanya orang dan pemda tak berani menghadapi institusi hukum (jaksa), namun kasus ini kita melihat keberanian mereka. Kita sangat apresiasi terhadap mereka dan negara haruslah memberi perlindungan agar kasus ini dapat diungkap terang benderan,” tegas Raya.
Informasi yang diperoleh oleh Rumah Nawacita, menemukan indikasi total dana yang disetor ke oknum jaksa mencapai Rp 1,5 miliar lebih. Penyerahan uang dilakukan dalam beberapa tahap yang dikoordinatori oleh sejumlah kepala sekolah. Diduga kuat uang itu berasal dari dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang disisihkan para kepala sekolah. Setidaknya ada 3 oknum jaksa yang disebut-sebut terlibat.
Menurut Raya, pemeriksaan terhadap oknum-oknum jaksa haruslah dilakukan secara transparan dan kredibel oleh internal kejaksaan. Selain itu, kepolisian juga haruslah menindaklanjuti laporan dari para guru melalui PGRI terkait dugaan tindak pidana dalam kasus dana BOS tersebut.
“Sangat kita sayangkan pernyataan Kepala Kajati Riau yang menyebut kalau laporan kasus pemerasan kepala sekolah ini sebagai pengalihan isu atas penanganan kasus korupsi di Pemda Inhu. Pernyataan tersebutlah yang justru sebagai pengalihan isu. Kita berharap kepolisian juga menindaklanjuti laporan dari para guru melalui PGRI,” tegas Raya.
Menurut Raya, kasus dugaan pemerasan oknum jaksa terhadap 63 kepala sekolah ini amat serius. Apalagi hal ini terjadi terkait penggunaan dana BOS yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan anak bangsa.
“Jika dana pendidikan menjadi lahan bancakan oknum-oknum, maka percuma kita bicara soal pembangunan akhlak dan SDM. Bagaimana mungkin kita bisa menuju Indonesia Maju kalau dana pendidikan justru disunat,” pungkas Raya. (***/edo)
