PANGKALAN BALAI, RAMBABERITA – 3 (tiga) Kontestan Calon Kepala Desa yang telah mengikuti pemilihan serentak di Kabupaten Banyuasin melalui sistem e-Voting tanggal 17 November 2021 akhirnya resmi menepuh upaya hukum seiring dengan didaftarkannya gugatan atas perkara pilkades tersebut pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai (jumat, 14/01/2022). Hal tersebut dibenarkan Penasihat Hukum para calon kepala desa Rindar Mandela SH.
“Hari ini kami dari Kantor Hukum Rindar Mandela dan Rekan, mewakili klien kami yang adalah para calon kepala desa telah resmi mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai” tutur Rindar.
Para Kepala Desa melalui Tim kuasa hukum dari kantor hukum Rindar Mandela, S.H. dan Rekan, memutuskan untuk mencari keadilan dengan menggugat hasil Pemilihan Kepala Desa ke Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.
“Etikad baik Penggugat menempuh upaya hukum untuk mencari keadilan dan kepastian hukum, dan inilah jalan konstitusional yang kami tempuh, tentunya Penggugat sebagai warga negara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum. Dengan upaya hukum yang ditempuh adalah berdasar. menurut hukum kami meminta kepada Bupati Banyuasin untuk menunda Pelantikan Kepala Desa Gasing Tahun 2021” Ujar Rindar.
Para calon Kepala Desa yang menggugat tersebut terdiri dari Ardhiansyah, Hadi Ulama, dan Sohardi dan ketiganya didampingi dan diwakili Rindar Mandela, S.H (Advokat) & Rosalina Pertiwi Gultom, S.H (Advokat), Nur Ahmat Susanto, S.H (Paralegal) dari Kantor Hukum Rindar Mandela, S.H & Rekan telah resmi mendaftarkan Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan.
“3 Calon Kepala Desa merupakan Warga Desa Gasing yang telah mengikuti Pemilihan Kepala Desa Gasing secara e-Voting pada 17 November 2021 lalu, dan atas hasil pemilihan Kepala Desa Tersebut 3 dari 4 Calon Kepala Desa menyatakan tidak menerima hasil pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Ģasing Tahun 2021, Ujar Tim Advokasi 3 Calon Kepala Desa Gasing, Kamis (13/01/2022). Bahwa dalam perkara ini kami akan menarik pihak-pihak yang menurut kami ada hubungan hukumnya terkait proses Pemilihan Kepala Desa Gasing secara e-Voting tahun 2021 dan secara materiil fakta-fakta hukum apa yang Penggugat dalilkan akan di uji di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai”, tutup Rindar Mandela.***Saut
