Indonesia menempati peringkat pertama untuk cadangan Nikel (23,1 %) dan lebih setengah (57,6 %) Nikel dunia dikuasai oleh Indonesia, Australia dan Brazilia. Namun menurut saya, pemanfaatannya kurang maksimal sehingga nilai yang didapatkan sangat minim. Adapun penyebabnya adalah perencanaan dan implementasi yang kurang terintegrasi satu sama lain.
Beberapa kondisi yang dinilai kurang produktif atau tidak berpihak ke kepentingan Indonesia antara lain memberhentikan export nikel mulai 1 Januari 2020, pengawasan harga nikel dan surveyor pelaksana kurang diawasi, sehingga nikel penambang dihargai hanya Rp. 300.000 per ton, grade nikel diturunkan karena ulah surveyor pilihan buyer dan realisasi pembayaran 3-4 bulan. Nikel tersebut umumnya dipasok ke perusahaan hilirisasi yang investornya dari Cina. Ada dugaan bahwa larangan export nikel sejak 1 Januari 2020 untuk mendukung ketersediaan pasokan nikel ke pabrik hilirisasi.
Memberhentikan export nikel sudah tepat, apabila didukung dengan kesiapan hilirisasi yang mengutamakan pendirian perusahaan milik negara atau rakyat Indonesia. Bukan mengistimewakan investor Cina mendirikan pabrik hilirisasi di Indonesia. Sebelumnya kebijaksanaan hilirisasi ini sudah ada di Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009, namun realisasinya belum sesuai harapan.
Kenapa pendirian pabrik hilirisasi tidak direalisasikan sesuai amanat UU dimaksud ?.
Seandainya strategy maps komoditi nikel direncanakan dari awal secara matang dengan orientasi kemakmuran rakyat, maka pabrik hilirisasi sudah harus tersedia, sejak beberapa tahun yang lalu, sehingga export saat ini bukan lagi nikel akan tetapi sudah produk hilirisasi. PT. Inalum sudah memproduksi ferronikel sejak tahun 1976, kenapa tidak menambah kapasitas produksi dengan menambah pabrik-pabrik baru. Statement Menteri Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan dibeberapa media menyebutkan, Sumber Daya manusia (SDM) lokal tak siap bersaing dengan tenaga kerja asing menurut saya kurang tepat, justru seharusnya SDM lokal dipersiapkan dari awal untuk dapat diberdayakan. Bukan malah SDM lokal dikirim ke cina untuk mendapatkan derita.
Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin dalam rapat dengar pendapat dengan DPR, Senin (8/7/2019), menyampaikan bahwa kebijakan hilirisasi mampu menambah nilai 7 kali lipat. Contoh hilirisasi nikel menjadi ferronikel. Harga jual ekspor nikel sejauh ini US$ 3.500 per ton, sementara setelah diproses menjadi ferronikel bernilai US$ 12.680 per ton. Penambahan nilai tersebut misalnya dikonversikan ke akumulasi produksi nikel periode 2013 – 2019 sejumlah 242.774.520 to, akan menghasilkan US$ 2.228.670.093.600. Kurs Rp.15.000, sama dengan Rp. 33.430 trilliun, lebih dari 10 x APBN 2019, dasyat sekali bukan ?.
Hilirisasi masih sebatas merubah nikel menjadi ferronikel oleh PT. Inalum. Bagaimana bila pemerintah mengirim SDM lokal untuk berguru ke Negara Cina, Amerika atau Eropa agar disuatu waktu SDM tersebut sudah mampu untuk membangun pabrik hilirisasi mulai dari ferronikel sampai ke bahan pembuatan pesawat atau mobil listrik yang menjadi mobil alternative masa depan ?. Sehingga export Indonesia bisa meloncat ke export pesawat dan mobil.
Melihat orientasi kebijakan pembangunan ekonomi para pakar sekeliling Istana bingung juga. Kenapa pemikiran mereka selalu mengambil jalan pintas dan mudah, yaitu menambah hutang dan mengundang investor seperti model sekarang. Boleh saja mengundang investor tapi terbatas untuk pendanaan mesin-mesin pabrik yang dikelola oleh Pemerintah bersama rakyat, bukan investor yang mendirikan pabrik di Indonesia dengan mempekerjakan sebagian SDM Indonesia yang terbatas hanya pada pekerjaan kasar.
Belum terlambat, segera merubah haluan, buat strategy maps nikel, batubara dan mineral lainnya. Bangun pabrik hilirisasi oleh SDM Indonesia, boleh membeli mesin-mesin dimaksud dari luar, apabila belum sanggup memproduksi mesin sendiri, namun harus diikuti dengan transfer knowladge. Hilirisasi harus dikembangkan secara bertahap sampai dengan SDM mampu menghasilkan hilirisasi yang paling final dari masing-masing komoditi mineral dan sumberdaya alam (Minerba). Stop kebijakan mengundang investor asing dengan model, Investor yang mendirikan dan mengoperasikan sendiri perusahaannya di Indonesia dengan menggunakan bahan baku lokal dan SDM lokal terbatas hanya untuk pekerjaan kasar. Merubah dengan mengembangkan perusahaan hilirisasi miliki negara.
Untuk perusahaan milik investor asing yang sudah terlanjur beroperasi, misalnya perusahaan hilirisasi nikel, maka harga nikel yang menguntungkan Indonesia harus ditetapkan oleh pemerintah, jangan sampai harga nikel yang dipasok ke perusahaan hilirisasi milik asing dibawah Harga Patokan Mineral (HPM), demikian juga dengan surveyor, mereka harus dari pemerintah Indonesia dan diawasi agar tidak merugikan penambang nikel. SDM Indonesia harus dapat dipekerjakan di perusahaan hilirisasi tersebut, bukan hanya untuk pekerja kasar saja, namun harus dapat mengisi semua bagian.
