Rambaberita.com,Kabupaten Bogor — Sejumlah organisasi mahasiswa dan masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Bogor pada September 2026. Aksi tersebut membawa tema “Tolak KKN, Lawan Korupsi, Selamatkan Uang Rakyat” dan menyoroti sejumlah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan serta pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Aksi yang mengatasnamakan Aksi Petisi 26 tersebut diikuti secara bergantian oleh sejumlah organisasi, di antaranya HMI Cabang Bogor, PC IMM Bogor Raya, Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GMPB), serta Gerakan Sipil Indonesia. Selain menyampaikan aspirasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor dan DPRD Kabupaten Bogor, massa juga menyatakan akan menyampaikan tuntutan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Jakarta. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan tiga isu yang menurut mereka perlu mendapat perhatian dan ditelusuri oleh aparat penegak hukum. Pertama, massa mempertanyakan pengelolaan dana upah pungut pajak dan retribusi daerah yang dinilai perlu dibuka secara transparan untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, massa menyoroti dugaan penyimpangan anggaran pada sejumlah perangkat daerah. Mereka meminta agar penggunaan anggaran diperiksa dan dipastikan sesuai dengan peruntukan serta dokumen penganggaran yang berlaku. Ketiga, massa mempertanyakan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bogor yang mereka duga berpotensi mengandung praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), termasuk dugaan pengaturan pemenang tender. Salah seorang orator dari PC IMM Bogor Raya dalam orasinya meminta aparat penegak hukum menindaklanjuti laporan dan informasi yang disampaikan massa aksi. “Kami datang membawa suara rakyat. Uang rakyat tidak boleh dikorupsi. Kami meminta KPK menindaklanjuti dugaan yang kami sampaikan serta memeriksa pihak-pihak yang dianggap perlu,” ujarnya dalam aksi, Kamis (26/9/2026). Massa juga membawa sejumlah spanduk yang berisi desakan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor untuk meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah serta membuka informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Aksi berlangsung dengan pengawalan aparat kepolisian. Perwakilan DPRD Kabupaten Bogor disebut menemui massa dan menerima dokumen petisi serta tuntutan untuk selanjutnya diteruskan kepada pimpinan DPRD dan pihak terkait. Setelah menyerahkan dokumen tuntutan, massa membubarkan diri secara tertib. Mereka menyatakan akan kembali melakukan aksi apabila tuntutan yang disampaikan tidak memperoleh tindak lanjut.***jhon Navigasi pos Video Temuan Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Viral, FRRAK Layangkan Surat Minta Klarifikasi
