Antusias masyarakat terhadap bidang pendidikan cukup tinggi dan perpanjangan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) sedang ramai dibicarakan. Masyarakat mengeluhkan fasilitas Internal (akses susah, jaringan tidak tersedia, biaya kuota) dan banyak yang belum memiliki laptop dan komputer. Tujuan awal PJJ adalah untuk membatasi penyebaran covid-19,namun PJJ layak untuk dilanjutkan menjadi sistim baru menggantikan sistim konvensional yang selama ini sudah berjalan. Karena saya perkirakan anggaran lebih murah dan dapat mengura ngi kemacetan, mengurangi peluang kekerasan dan kenakalan terhadap siswa, narkoba, tawuran dan biaya masyarakat lebih murah.
Reformasi sistim pendidikan berbiaya murah dengan penerapan PJJ akan bermanfaat besar bagi bangsa ini, dengan syarat Pemerintah harus mengambil alih untuk menjadi penyelenggara tunggal bidang pendidikan dan memastikan pendidikan untuk semua lapisan gratis. Apabila pemerintah dan rakyat sepakat dengan persyaratan tersebut,selanjutnya pemerintah dapat beralih untuk merencanakan dan mempersiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, misalnya fasilitas belajar menggunakan Televisi Republik Indonesia(TVRI) dan untuk mengatasi masalah fasilitas internet yang dikeluhkan oleh masyarakat. Selain TVRI dan Internet menurut hemat saya, baiknya harus memenuhi beberapa syarat, antara lain: harus milik negara dan dikelola negara.Salah satunya mengunakan Perusahaan Badan Umum Milik Negara(BUMN) dan Telkom,selain fasilitas belajar maka pemerintah juga harus merancang materi (dapat disesuaikan dengan kurikulum yang sudah ada), cara penyampaian materi di TVRI, merancang pelaksanaan sistim ujian yang sesuai, penilaian, cara pendistribusian raport serta bentuk dan distribusi izajah dan jadwal untuk semua kegiatan. Untuk mempersiapkan kebutuhan tersebut diatas, menteri Pendidikan dapat membentuk team perumus/perencana, pelaksana dan pengawas. Dalam team tersebut dapat melibatkan wakil dari kementrian pendidikan, guru, orang tua, tokoh masyarakat, murid, ahli IT, ahli telekomunikasi, ahli phisikologi dan ahli komunukasi.
Kekhawatiran Para Guru dan Sumber Daya Masyarakat(SDM) di Kementrian pendidikan yang tidak mendapat tempat di sistim PJJ tidak perlu khawatir. Negara justru mendapatkan tambahan SDM untuk dapat dialihkan ke bidang lainnya, misalnya pertanian dan pertambangan, perikanan, kehutanan, manufacturing, jasa dan pariwisata yang akan dibangun menjadi sektor utama untuk pembangunan kedepannya. Di bidang tersebut akan terbuka peluang selebar-lebarnya untuk tetap menjadi pegawai dengan keahlian operator (pelaksana), trainer, mentor, pengawas dan mengorbitkan pengusaha-pengusaha baru. Perubahan besar ini tentu harus disinkronkan dengan perubahan bidang lainnya secara menyeluruh dan terintegrasi. Masukan untuk menyusun Strategi Maps Republik Indonesia dapat dibaca pada opini yang berjudul https://rambaberita.com/strategi-ideal-pasca-covid-19-dengan-metode-balance-scorecard/.
Sumbangkan pemikiran ini kiranya berguna untuk bangsa Indonesia untuk mewujudkan cita-cita Pendiri Negara RI, sebagaimana sudah dirumuskan di pembukaan UUD 1945. Menurut saya agar sumbangan pemikiran ini tidak disikapi oleh para pebisnis dibidang online menjadi peluang baru untuk mendirikan perusahaan online serta mempengaruhi pemerintah untuk dapat membuat kebijakan yang menguntungkan golongan atau kelompok tertentu. Jangan sampai potensi penghematan anggaran sebesar Rp. 450 Triliun (https://rambaberita.com/belajar-online-hemat-450-triliun/) atau bisa lebih dialihkan menjadi bisnis baru bagi kelompok tertentu. Kita sepakati untuk dikelola oleh Negara, karena penghematan anggaran dapat dialihkan ke bidang lain yang manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh rakyat bukan terbatas pada kelompok tertentu. Masyarakat diminta untuk tetap berpartisipasi turut melancarkan dan mengawasi pemerintah agar PJJ ini mampu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mampu untuk mempersiapkan SDM yang mumpuni dan berintegritas agar mewujudkan tujuan Indonesia dalam pembukaan UUD 1945.
