Covid-19 dan Kebijakan yang Melukai Rakyat

Disaat wabah covid-19 menerpa, rakyat kembali menyaksikan kebijakan yang mengistimewakan kelompok tertentu. Pemerintah memilih Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai kebijakan nasional untuk mengatasi masalah covid-19. Perkiraan berakhirnya covid-19 masih beragam, ada kelompok yang memperkirakan di Mei, Juni, Juli bahkan ada yang akhir Desember, dengan catatan patuh terhadap PSBB. Memasuki awal Mei, perkiraan kapan berahirnya covid-19 mulai diragukan karena ternyata dalam pelaksanaannya baik rakyat maupun pemerintahnya tidak seperti yang diperlihatkan negara lain, sebut saja Vietnam dan Korea Selatan yang sudah duluan berhasil mengatasi penyebaran dan dampak covid-19 ini. Pemerintah memperlihatkan tabiat inkonsistensi, rakyatnya sendiri tidak kompak memperlihatkan ketaatannya terhadap PSBB. Lantas siapa yang salah rakyat atau pemerintahnya ?.

Mari kita masuk menelaah bagaimana Pemerintah melahirkan PSBB tersebut. Sebelum PSBB dipilih oleh Pemerintah, perbincangan terkait kebijakan yang dipilih cukup ramai, ada yang mengusulkan lock down mengikuti kebijakan negara lain. Setelah ditetapkan PSBB yang lebih ringan dari lock down, kita lihat sendiri bagaimana hasilnya. Saat ini aparat disibukkan turun ke jalan dan jalur-jalur penting untuk menghambar arus warga keluar dari Jakarta menuju daerahnya tanpa menghiraukan PSBB dan akal-akalan bagaimana untuk tetap bisa lolos dari penjagaan aparat.

Pemerintah bagaimana ? namun sangat disayangkan, di saat darurat covid-19 ini pemerintah kembali memperlihatkan tabiat inkonsistensinya. Dimulai dengan memperbolehkan ojek online beroperasi, mengijinkan perusahaan tertentu beroperasi yang bukan pengecualian di PSBB, memperbolehkan pebisniss melakukan perjalanan, memungkinkan pembayaran 100 % sebelum barang diterima, cukup dengan jaminan berupa Surat Pernyataan (SKPBJ), diatur di Permen No. 43/KMK.05/2020, memberi bantuan kepada perusahaan yang berkomitmen tidak melakukan PHK.

Seberapa pentingkah bagi Pemerintah mengeluarkan peraturan tersebut yang hanya menyentuh kepentingan atau bermanfaat hanya untuk segelintir orang? sebut saja tidak lebih dari 1 juta orang dan harus mengorbankan keberhasilan PSBB yang menyentuh seluruh kepentingan rakyat Indonesia kurang lebih 269,6 Juta.

Belum lagi kebijakan-kebijakan minor yang dilakukan oleh oknum tertentu. dimana sebagian masyarakat kecil masih ada yang belum menerima pembayaran sampai dengan awal Mei ini, sedangkan barang dan pekerjaan yang dikerjakan sudah selesai di tahun 2019. Bandingkan dengan pembayaran terhadap barang yang belum diterima cukup dengan SKPB. Ada lagi informasi dari masyarakat pengusaha kecil yang mengikuti tender di Kemenlu, setelah jadwal pengumuman diundur beberapa kali dan akhirnya dibatalkan dengan alasan anggaran dialihkan dan ada beberapa pekerjaan sejenis yang tidak dibatalkan. Bagaimana pemerintah menjelaskan ini ke masyarakat bahwa kebijakan seperti ini tidak diskriminatif dan tidak memberi keistimewaan kepada kelompok tertentu? Apa tidak berkaca dengan kebijakan BLBI saat krisis moneter tahun 1998, kebijakan serupa saat krisis global 2008 ?

Disatu sisi yang mana sebagian besar dari saudara saya dan sebagai rakyat Indonesia ini adalah pengusaha kecil, bentuk perorangan, UKM atau sejenis yang seharusnya diperhatikan dan diutamakan serta dikembangkan (lihat amanat pendiri negara ini). Kenapa tega kalian para bankir yang terhormat menggagalkan permohonan rakyat sahabat saya itu ? Kenapa syarat 5 C yang kau agung-agungkan itu kau tajamkan ke rakyat yang seharusnya perlu di bantu dan dibangkitkan Negara ini ?. Apakah hanya kami, rakyat kecil ini yang masih mengingat cita-cita pahlawan kami yang seharusnya juga pahlawanmu itu ?

Rakyat jadi bertanya, pemerintah Republik Indonesia ini apakah benar masih Pemerintah dambaan leluhur kami, pendiri Nusantara, negara Republik Indonesia yang tujuannya sudah digoreskan dalam Pembukaan UUD 1945 itu ?.

Jika dihadapkan pertanyaan itu, kami hanya menangis tidak mampu untuk berkata apa-apa lagi dan hanya berharap dan berdoa serta mengelus dada, mengingat pesan leluhur kami harus taat dan ramah kepada pemerintahnya.

Tidak bisa dipungkiri bahwa latar belakang pengecualian itu pasti ada, beralasan dan masuk akal bukan ?. Bisa jadi itu masukan dari ahli, bisa pengusaha besar atau pihak tertentu yang mungkin memiliki pengaruh besar. Namun seharusnya memutuskan suatu kebijakan publik, apalagi dalam situasi darurat covid-19, ukurannya adalah menomor satukan kepentingan publik.

Mengakhiri tulisan saya ini, sebagai rakyat Indonesia tetap taat dan percaya kepada Pemerintah ini untuk menyelamatkan jiwa bangsa ini dari covid-19, membawa bangsa ini lolos dari krisis ekonomi dengan aman. Namun selaku rakyat yang mencintai NKRI maka ijinkan saya untuk memberi sedikit masukan yang mungkin berguna untuk membawa NKRI ini ke tujuan yang sudah digoreskan di Pembukaan UUD 1945. Masukan tersebut sudah pernah saya sampaikan dalam beberapa tulisan dan jika berkenan dapat mengakses ke link dibahwa ini.