Bogor-RB, Covid 19 yang kini menjadi bencana nasional memberikan pelajaran sangat berharga pada semua lapisan masyarakat.
Menurut anggota Banggar DPR RI, dari Partai Gerindra, Mulyadi, Semua pihak untuk lebih mengedepankan pentingnya meningkatkan rasa kemanusiaan. Wabah Covid 19 adalah ujian bagi seluruh komponen bangsa bukan saja dalam perspektif pentingnya gaya hidup sehat tetapi juga bagaimana perspektif budaya gotong royong dan tanggung jawab ekonomi sosial sebagai dampak bencana harus mampu di implementasikan.
“Kita harus mengedepankan penerapan nilai nilai bernegara sebagaimana tertuang dalam pasal pasal Pancasila, terutama pada implementasi rasa kemanusian yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” himbau Mulyadi.
Mulyadi menekankan, terkhusus bagi penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan fungsinya secara maksimal. Hal tersebut untuk membuktikan totalitas dalam menjalankan amanah sebagai pelayan masyarakat disemua jenjang kewenangan, baik di tingkat pusat maupun dibtingkat daerah, tertutama Eksekutif dan Legislatif.
Mulyadi, juga menghimbau agar pemerintah sebagai Kuasa pengguna anggaran harus bekerja sesuai koridor hukum perundang undangan, kebijakan yang diambil harus tetap mengedepankan prinsip yang memiliki akuntabilitas dan secara aturan bernegara bisa dipertanggungjawabkan.
“Saat ini pemerintah daerah menjadi garda terdepan dalam menghadapi bencana nasional covid 19 dan dampak sosial ekonominya. Sehingga pemerintah daerah harus lebih meningkatkan kerja keras dan memiliki roadmap yang tepat serta bersinergi positip dengan seluruh stakeholder. Sehingga anggaran dan kebijakkan yang diambil tepat sasaran dan bisa di pertanggungjawabkan.
Intinya, jaga dan perkuat seluruh sumber daya yang dimiliki daerah, agar menjadi benteng ketahanan sosial ekonomi yang tangguh, dimana pada akhirnya mampu menjaga masyarakat melewati musibah ini dengan selamat,” pungkas Mulyadi.
Terkait penggunaan anggaran, Mulyadi, menekankan bahwa penggunaan anggaran oleh pemerintah pusat dan daerah baiknya melalui mekanisme perundang undangan. Mekanisme penggunaan anggaran dimulai dari pembahasan, persetujuan dan pengawasan oleh DPR dan DPRD untuk memastikan anggaran milik rakyat tersebut tepat sasaran.
Dewan harus menjalankan juga mekanisme pengawasan, jika perlu menggunakan instrumen yg melekat di fungsi Dewan seperti pembentukkan pansus sembako.
“Jadi, khusus pemimpin daerah Provinsi dan DPRD nya, harus mengawasi secara ketat sumber daya yg dimiliki terutama atas saham di Bank Milik Daerah, pastikan bisa menjalankan fungsinya secara maksimal. Bentuk business plan yg berpihak pada kemajuan daerah dan kawal jangan melakukan corporate action yg ujung nya akan merugikan bahkan membahayakan kondisi bank daerah tersebut. Seperti mengambil alih saham perusahaan lain yg kondisi keuangan nya sakit,” ucap Mulyadi. .***jon
