Rambaberita.com,Kab Bogor – Langkah Inspektorat Kabupaten Bogor melalui Irban V yang melakukan audit terhadap 12 oknum terkait aduan di BKPSDM pada awal April 2026 menuai sorotan tajam dari kalangan pemerhati kebijakan publik dan akademisi.
Meski dinilai sebagai respons cepat, upaya tersebut justru memicu diskusi kritis mengenai efektivitas pengawasan internal dalam memutus rantai maladministrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Secara akademis, audit investigasi yang dilakukan Inspektorat kerap dinilai masih terjebak pada formalitas prosedural. Pengumpulan data serta klarifikasi tertulis dari 12 pihak terkait memang menjadi langkah standar, namun publik mempertanyakan apakah proses tersebut mampu menyentuh akar persoalan atau sekadar menjadi respons sesaat atas aduan yang telah viral.
“Kita harus kritis melihat apakah audit Irban V ini bersifat reaktif atau preventif. Jika hanya reaktif, maka Inspektorat hanya menjalankan fungsi kuratif yang tidak memberikan efek jera jangka panjang bagi perbaikan budaya organisasi,” ujar seorang peneliti administrasi publik.
Lebih lanjut, publik menuntut agar hasil investigasi tersebut dibuka secara transparan, tidak berhenti sebagai laporan administratif di internal pemerintahan. Dalam perspektif tata kelola, akuntabilitas birokrasi hanya dapat terwujud melalui keterbukaan, termasuk dalam hal sanksi serta langkah perbaikan sistem pasca-audit.
Tanpa transparansi, langkah Inspektorat berpotensi dipersepsikan sebagai upaya melokalisir persoalan agar tidak berkembang menjadi skandal yang lebih luas. Padahal, investigasi terhadap 12 oknum ini diharapkan menjadi momentum untuk mengungkap kemungkinan pelanggaran yang bersifat sistemik, bukan sekadar mencari pihak yang disalahkan.
Kini, perhatian publik tertuju pada Inspektorat Kabupaten Bogor. Apakah audit yang dilakukan pada awal April ini akan mendorong reformasi birokrasi yang substantif, atau hanya menjadi bagian dari panjangnya daftar kasus aparatur sipil negara di daerah tersebut.***Jon
Pos Terkait
Tidak ada komentar