Rambaberita.com, CIKARANG – Ketua BPW LSM Badan Aktivis Patriot Demokrasi Indonesia (BAPDI) Jawa Barat, Luhut Sinaga, kecewa dengan lambannya respon Bupati Kabupaten Bekasi dalam menyikapi dinamika yang terjadi dikelompok kerja unit layanan pengadaan (Pokja ULP) Kabupaten Bekasi.
“Baru-baru ini kan viral di media sosial, ULP Kabupaten Bekasi yang digeruduk penyedia, belum lagi fakta bahwa terdapat beberapa penyedia yang merupakan langganan sebagai pemenang kegiatan di setiap tahunnya. Sangat memprihatinkan memang, karena sampai saat ini belum ada langkah konkrit dari Bupati, sehingga Bupati terkesan lamban dalam merespon isu sosial yang berkembang ditengah masyarakat, oleh sebab itu BAPDI mendorong agar Bupati Bekasi berani memerintahkan Inspektorat untuk memeriksa segala dokumen lelang yang ada di Pokja ULP terlebih atas dokumen lelang yang berhubungan dengan beberapa penyedia yang seolah menjadi langganan pemenang.”. terang Luhut.
Menurut Luhut ada dua faktor lambannya respon Bupati Bekasi yaitu, informasi yang tidak sampai pada Bupati dan Bupati tidak berani.
“Demi terciptanya persaingan usaha yang sehat BAPDI sangat berharap Bupati Bekasi berani memerintahkan Inspektorat untuk melakukan audit mendalam atas dokumen-dokumen lelang di ULP Kabupaten Bekasi. Menurut kami ada dua faktor yang diduga mengakibatkan lambannya respon Bupati Bekasi dalam menyikapi Dinamika di ULP, yang pertama informasi yang ada ditengah masyarakat diduga tidak sampai ke telinga Bupati dan yang kedua diduga Bupati Bekasi tidak berani memberi Instruksi kepada Inspektorat atau mungkin Bupati tidak berani mengusik ULP.”. tutup Luhut Sinaga.
Menyikapi hal tersebut praktisi hukum yang juga merupakan Sekjen BAPDI, D. Natalis, S , sewaktu dihubungi melalui selularnya sependapat dengan Luhut Sinaga terkait audit di ULP./
“Kalau dari kacamata hukum, memang ada beberapa pemenang atas pengadaan yang dilakukan Pokja Kabupaten Bekasi yang seolah tidak sejalan dengan hukum, diantaranya lolosnya penyedia sebagai pemenang lelang sementara penyedia tersebut diduga terafiliasi dengan salah satu penyedia lainnya dalam lelang yang sama, oleh sebab itu saya setuju apabila Bupati Bekasi segera menginstruksikan Inpektorat untuk segera memanggil dan memeriksa Pokja ULP”. tutup Natalis.
Sampai berita ini dimuat media ini belum mendapat keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Bekasi.***Ti/Saut
Tidak ada komentar