Aktifis Anti Korupsi Luhut Sinaga : Dugaan Praktek Persekongkolan Tender di ULP kabupaten Bekasi Sangat Menyengat
Ketua BPW BAPDI Kab. Bekasi Luhut SinagaRambaberita.com, CIKARANG – Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPW) Badan Aktivis Patriot Demokrasi Indonesia (BAPDI) Provinsi Jawa Barat, Luhut Sinaga, menyoroti kinerja Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bekasi. Menurut Aktifis Anti Korupsi, Luhut Sinaga, pihaknya menduga persoalan di Pokja ULP Kabupaten Bekasi terkait proses lelang atau tender proyek sangat kental bernuansa dugaan praktek persekongkolan dan monopoli dalam pemenangan tender .
“Unit Layanan Pengadaan merupakan unit pemerintah yang bertugas melaksanakan pengadaan barang/jasa. ULP melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah,dimana lokasinya dapat berupa unit yang berdiri sendiri atau menyatu dalam struktur organisasi kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah,yang dikelola oleh pegawai yang memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa,Unit ini dibantu oleh Kelompok Kerja (Pokja) yang bertugas melaksanakan pemilihan penyedia barang atau jasa. Dalam praktiknya sesuai pengamatan kami, nuansa dugaan persekongkolan dan monopoli sangat kental di Pokja ULP Babupaten Bekasi karena ditemukan beberapa Penyedia yang memenangkan kegiatan lebih dari 5 Paket pekerjaan “, jelas Luhut.
Lebih lanjut Luhut menambahkan kejanggalan kejanggalan yang mereka temukan tersebut masuk kategori dugaan persekongkolan dikarenakan adanya beberapa penyedia dengan kualifikasi kecil yang menang lebih dari 5 Paket pengadaan .
“Bukti yang kami miliki terkait dugaan persekongkolan ada banyak, salah satunya yaitu ada beberapa perusahaan/penyedia yang menangkan lima dan bahkan lebih, paket pekerjaan di Pemerintah Kabupaten Bekasi, dan parahnya ada penyedia yang seolah telah menjadi langganan tetap sebagai pemenang dari 5 dan bahkan lebih paket pekerjaan di Kabupaten Bekasi setiap tahunnya. Aroma nuansa dugaan persekongkolan itu semakin menyengat karena ada juga dua Perusahaan yang berbeda akan tetapi satu kantor di alamat yang sama dan sama sama mengajukan Penawaran di satu paket pekerjaan yang sama, yang mana kami menduga perusahaan ini terafiliasi dan tidak tertutup kemungkinan diduga dikendalikan oleh satu orang. Selain itu Ada juga Perusahaan menjadi pemenang dengan penawaran tertinggi mendekati hps penawaran 97% pada tiga paket paket pekerjaan. Oleh sebab itu kami meminta dan mendorong agar Aparat Penegak Hukum untuk lebih proaktiv melakukan penyelidikan terkait informasi ini, dan hal seperti ini harus diusut tuntas, bila perlu apabila terbukti, ya harus dijebloskan ke penjara” jelas Luhut saat wawancara dikantor Pemda kabupaten bekasi ,pada kamis(2/10/2025).
Sampai berita ini dimuat, media ini belum mendapat keterangan resmi dari ULP Kabupaten Bekasi, tetapi berdasarkan penelusuran data pada website LPSE Kabupaten Bekasi memang ditemukan adanya penyedia yang memenangkan lebih dari 5 paket pekerjaan.***
Pos Terkait
Tidak ada komentar