BAPDI Laporkan Dugaan Korupsi Pajak KDO Sudin LH Jakbar, Kejari Dinilai Tak Mampu Bertindak
foto Kajari Jakbar, Nurul Wahida Rifal, foto Kasudin LH Jakbar, Achmad Hariadi dengan ground surat permohonan Pidsus-2 BAPDI Rambaberita.com, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Badan Aktivis Patriot Demokrasi Indonesia (BAPDI), Darwin Natalis Sinaga menjelaskan bahwa salah satu laporan yang disampaikan BAPDI ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat (Jakbar) adalah terkait tunggakan pajak kendaraan dinas operasional (KDO) yang dikelola oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup (Sudin LH) Jakarta Barat, dengan disertai bukti pendukung.
“Kami duga Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tidak mampu menangani laporan dugaan korupsi pajak kendaraan yang sebelumnya telah kami sampaikan. Ketidak mampuan tersebut diduga bukan karena minimnya kemampuan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Jakarta Barat. Atas dugaan ketidakmampuan itu mungkin ada kekuatan besar di belakang Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat, sehingga meski telah berganti pimpinan, Kepala Kejaksaan Negeri yang baru tetap seolah tidak mampu menyentuh pihak-pihak yang selayaknya bertanggungjawab” tegas Darwin.
Menurut Darwin pihaknya menemukan dari total 341 unit KDO yang dikelola Sudin LH Jakbar ada 33 Unit yang mati pajak dan 2 unit yang tidak terdata.
“Total keseseluruhan kendaraan yang dikelola oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat berjumlah dari total 341 unit, sesuai penelusuran data yang telah kami lakukan diketahui 33 Unit yang berstatus mati pajak yang mana tahun matinya berpariasi paling lama mati pajak sejak tahun 2013 dan yang terbaru tahun 2024. Masih ada yang lebih parah yakni dari total kendaraan yang diklaim tersebut 2 unit diantaranya tidak terdata, kami duga kendaraan tersebut dikelola alam jin/siluman” terang Darwin sambil tersenyum
Terkait hal tersebut media ini belum mendapat keterangan resmi dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat maupun Sudin LH Jakarta Barat terkait pemanggilan tersebut. ***Ti/Saut
Pos Terkait
Tidak ada komentar