
Rambaberita.com, Citeureup – Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Citeureup kembali menjadi sorotan publik. Forum perencanaan tahunan yang seharusnya menjadi ruang strategis penyerapan aspirasi masyarakat ini memfokuskan pembahasan pada sejumlah sektor penting, meliputi pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan sumber daya manusia (SDM).
Namun di balik agenda strategis tersebut, pelaksanaan Musrenbang dinilai menyisakan persoalan teknis dan etika, khususnya terkait keterbatasan fasilitas bagi peserta dan insan pers.
Pelaksana Tugas (PLT) Camat Citeureup, Aris Nurjatmiko, memberikan klarifikasi melalui pesan singkat WhatsApp. Ia mengakui adanya keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan, yang menurutnya dipengaruhi oleh tingginya antusiasme media serta belum berjalannya anggaran publikasi kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor.
“Iya bang, memang itu keterbatasan kami, karena antusias teman-teman media meliput jadi sangat banyak, dan mengingat anggaran publikasi kinerja belum berjalan. Terima kasih bang,” ujar Aris.
Seperti diketahui, jumlah undangan dan peserta yang hadir dalam kegiatan Musrenbang tersebut tercatat sebanyak 49 orang, terdiri dari unsur pemerintah, lembaga, dan awak media. Namun fasilitas konsumsi dan akomodasi yang disediakan hanya mencukupi sekitar 20 orang, sehingga sejumlah peserta—termasuk wartawan yang hadir secara resmi—tidak mendapatkan fasilitas sebagaimana mestinya.
Kondisi ini sebelumnya menuai kekecewaan dari insan pers. Salah satu jurnalis menilai peran media seolah hanya dibutuhkan pada tahap awal kegiatan.
“Di awal kegiatan, wartawan dibutuhkan untuk publikasi. Tapi setelah itu, keberadaan pers seperti diabaikan. Ini bukan sekadar soal konsumsi, tapi soal penghargaan terhadap peran pers sebagai kontrol sosial,” ungkapnya.
Pernyataan PLT Camat Citeureup terkait belum berjalannya anggaran publikasi kinerja pun menimbulkan pertanyaan lebih lanjut. Untuk memperoleh kejelasan, awak media mencoba meminta tanggapan dan klarifikasi kepada Bupati Kabupaten Bogor, Rudi Susmanto, melalui pesan WhatsApp.
“Assalamualaikum Pak Bupati, mohon izin meminta tanggapan terkait pemberitaan Musrenbang Kecamatan Citeureup. Apakah benar anggaran publikasi kinerja Pemerintah Kabupaten Bogor belum berjalan sebagaimana disampaikan PLT Camat Citeureup? Terima kasih,” tulis awak media.
Namun hingga berita ini diturunkan, pesan tersebut belum mendapat jawaban. Hal serupa juga terjadi saat awak media menghubungi Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, terkait persoalan yang sama. Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi yang disampaikan.
Minimnya penjelasan dari jajaran pimpinan daerah ini dinilai berpotensi menimbulkan spekulasi publik serta melemahkan prinsip keterbukaan informasi. Padahal, transparansi anggaran—termasuk anggaran publikasi kinerja—merupakan bagian penting dalam mendukung akuntabilitas pemerintahan dan kemitraan dengan insan pers.
Masyarakat dan media berharap Pemerintah Kabupaten Bogor dapat segera memberikan klarifikasi terbuka, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan Musrenbang ke depan tidak hanya fokus pada substansi program, tetapi juga menjunjung tinggi transparansi, perencanaan yang matang, serta penghormatan terhadap peran pers sebagai mitra strategis pembangunan.
***jhon
Tidak ada komentar