ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT

Suami Istri di Tahan, Anak di Ambil Pelapor

PEKANBARU, RAMBABERITA – Perkara dugaan pemalsuan tanda tangan dalam surat pernyataan/partumpolon yang diterbitkan Gereja GPDI-SAMUEL, telah mengakibatkan pasangan suami istri (James Silaban dan Elisabet Okatavia) dan wali nikah mendekam di tahanan. Elisabet Okatavia yang juga keluarga dari Pelapor akhirnya juga harus melahirkan dalam status tahanan di Rumah sakit Bhayangkara di Jalan Kartini, Pekanbaru (14/10/2021).

Menurut keterangan Penasihat Hukum Elisabet Okatavia, kliennya dilarikan dari Rutan Polda Riau ke Rumah sakit Bhayangkara untuk menjalani proses persalinan dan melahirkan sekitar jam 11 malam, kemudian pada hari sabtu 16/10/2021 Kliennya dijebloskan Ke Lapas Perempuan dan anak Pekanbaru, dan anak yang baru dilahirkan dibawa oleh LISBON SIRAIT (pemberi Kuasa Lapor/Pelapor dalam surat dakwaan) dan NURBETTI (pelapor dalam surat perpanjangan penahanan oleh Kejaksaan Tinggi Riau).

Proses hukum Elisabet Oktavia, Suami dan wali nikahnya terus berlanjut dan sebentar lagi sudah memasuki agenda putusan. Darwin Natalis Sinaga, Syahban Siregar, S.H., M.H., selaku kuasa hukum dari ketiga terdakwa mengatakan telah berjuang  semampunya, dan berharap saat mengambil keputusan Majelis Hakim berpegang pada Fakta-fakta Persidangan dan berharap keputusan yang dibacakan nanti adalah membebaskan kliennya, dan memutuskan lepas dari segala tuntutan. Kamis (2/12/2021).

“Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi baik saksi yang memberatkan maupun saksi yang meringankan yang kemudian telah menjadi fakta persidangan, sudah terang benderang bahwa surat pernikahan terlebih dahulu terbit dari surat pernyataan partumpolon yang dipermasalahkan, selain itu surat partumpolon tersebut juga tidak memiliki kekuatan hukum sebab tidak semua pihak yang disebutkan dalam surat tersebut membubuhkan tanda tangan.” Jelas Darwin

Berdasarkan pantauan awak media, Pendeta Gereja GPDI Samuel Raima Panggabean juga menyebutkan kalau dalam surat partumpolon semua pihak harus tanda tangan, termasuk pihak gereja, meski kemudian kata-kata pendeta terbantah sekertaris Gereja GPDI-SAMUEL Nelly Susanti Panggabean yang mengatakan kalau surat pernyataan partumpolon tidak harus ditandatangani pihak gereja.

“Jadi, kemarin Jaksa Penuntun Umum (JPU) mengajukan dan membacakan tanggapan atas Pledoi Penasihat Hukum dan Saudari JPU bertahan pada tuntutan selama 5 (lima) bulan penjara untuk Elisabeth Oktavia, dan 7 (Tujuh) Bulan Penjara untuk James Silaban dan Vintor Harianja. Kemudian kita akan memasuki tahap pembacaan Putusan oleh Majelis Hakim. Kami berharap kebijaksanaan majelis hakim dalam pengambilan putusan nanti, dengan melihat fakta persidangan selama ini”. Tutup Darwin. ***Red

DomaiNesia
DomaiNesia

TERPOPULER

Terbaru

ADVERTISEMENT

Media Network

%d blogger menyukai ini: