PEKANBARU, Rambaberita.com — Organisasi Masyarakat Pemuda Tri Karya (Ormas PETIR) mendesak aparat penegak hukum (APH) menyelidiki dugaan keterlibatan PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), SKK Migas, dan Chevron Pacific Indonesia (CPI) dalam kasus kematian dua anak di Kabupaten Rokan Hilir, Riau.
Keduanya ditemukan meninggal dunia di area kolam eks pemboran minyak, yang diduga mengandung limbah tanah terkontaminasi minyak (TTM) dan bahan berbahaya dan beracun (B3).
PETIR menduga kolam itu bagian dari sisa warisan tanah terkontaminasi minyak (TTM) yang belum dipulihkan secara menyeluruh setelah alih kelola Blok Rokan dari CPI ke PHR pada 9 Agustus 2021.
“Ini bukan sekadar kasus kelalaian. Kami meminta aparat hukum menyelidiki, apakah itu limbah warisan CPI yang gagal dipulihkan, atau limbah baru dari aktivitas PHR. Status limbah itu menentukan arah tanggung jawab pidana dan perdata,” ujar Ketua Umum PETIR, Jackson Sihombing, kepada Riau Satu, Senin, 2 Juni 2025.
Jackson mengutip dokumen Head of Agreement (HoA) yang diteken antara CPI dan SKK Migas pada 28 September 2020. Dalam dokumen tersebut disebutkan bahwa:
“Seluruh sisa limbah B3 dan lahan terkontaminasi minyak yang belum diselesaikan oleh CPI sebelum tanggal serah terima, menjadi tanggung jawab SKK Migas dan operator baru, dengan pembiayaan dari cost recovery.”
CPI disebut telah menyetor dana sebesar USD 260 juta (Rp4,2 triliun, kurs Rp16.200) ke negara melalui rekening penampung SKK Migas untuk keperluan pemulihan lingkungan di Wilayah Kerja (WK) Rokan.
Namun total kebutuhan dana pemulihan disebut-sebut mencapai USD 600 juta lebih (Rp9,7 triliun, kurs Rp16.200), sehingga kekurangannya dibebankan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Berdasarkan informasi yang kami peroleh, hingga saat ini belum terlihat satu pun kegiatan riil dari tiga konsorsium pemulihan lingkungan yang ditunjuk oleh SKK Migas,” kata Jackson.
Ia menyebutkan bahwa kegiatan pemulihan TTM semestinya telah dimulai sejak 2022.
Sumber internal di lingkungan Kementerian ESDM yang enggan disebut namanya mengonfirmasi bahwa proses tender pemulihan memang dilakukan terburu-buru menjelang akhir 2021.
“Waktu itu sudah jadi tekanan politik. Sayangnya, pelaksanaan di lapangan sangat lambat karena urusan administratif dan belum jelasnya tapak lokasi,” ujar pejabat itu.
PETIR juga mendesak pengusutan proses penunjukan tiga konsorsium yang ditugaskan menangani pemulihan TTM B3 di Blok Rokan.
Mereka menilai proses tersebut tidak terbuka dan berpotensi menyimpan praktik kolusi.
Kalau tidak ada transparansi, sangat mungkin dana lingkungan itu menjadi bancakan elite,” ujar Jackson.
PETIR menyerukan agar Menteri ESDM Bahlil Lahadalia turun tangan dan melakukan audit menyeluruh atas pelaksanaan pemulihan limbah.
Mereka juga meminta perhatian mantan Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan yang turut hadir bersama Menteri ESDM Arifin Tasrif, Dirut Pertamina Nicke Widyawati, dan Dirjen KLHK Rosa Vivien Ratnawati menyaksikan penandatanganan HoA di SKK Migas pada 2020 antara Presiden Direktur CPI Albert Simanjuntak dan Kepala SKK Migas Dwi Sucipto.
Menjawab pertanyaan Awak Media sudah berapa persen pemulihan limbah TTM B3 yang dikerjakan PHR dari 100 persen warisan CPI sejak 2021, Corporate Secretary PT PHR, Eviyanti Rofraida, mengatakan baru 5 persen .
“Kami menerima penugasan pembersihan TTM yang merupakan peninggalan operator sebelumnya. Kami diberi penugasan dengan roadmap selesai 2030. Saat ini selesai 9 lokasi (kurang lebih 5 persen) yang kami kerjakan sendiri,” jawabnya melalui pesan WhatsApp, akhir April 2025.
Dalam proses pembersihan, tambah juru bicara PHR Regional 1 – Sumatra ini, pihak perusahaan tentunya mematuhi ketentuan yang berlaku. “Serta terus berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup,” kata Eviyanti. **(vin/Riausatu.com).
Tidak ada komentar