PEKANBARU, RAMBABERITA – Wali nikah dan pasutri (pasangan suami istri) harus mendekam dibalik jeruji besi akibat pemberkatan pernikahan yang dilakukan pihak Gereja GPDI-SAMUEL. Pasangan yang mengimani sahnya sebuah pernikahan yang diberkati Gereja akhirnya harus terjegal oleh Selembar Surat Partumpolon.
“Saya tidak menyangka bakal menjalani proses hukum akibat pernikahan dari agama yang saya Imani mampu memberi keselamatan, padahal untuk mendapatkan pemberkatan nikah dari Gereja GPDI-SAMUEL saya sudah masuk Kristen Protestan dengan bersedia dibabtis selam, karna sebelumnya saya agama Katolik. Jujur saya tidak menyangka, sebab setau saya ajaran agama adalah ajaran keselamatan, tetapi karna surat yang kemudian setelah masalah ini muncul ternyata surat partumpolon, saya dan istri saya serta Wali nikah yang telah menolong tanpa pamrih harus berurusan dengan hukum” kata James Silaban kepada awak media (2/12/2021).
Menurut James dalam pernikahan tersebut yang mereka ketahui hanya ada acara pernikahan saja, dan diakhir acara ada disuruh tanda tangan oleh pihak gereja.
“setau saya tidak ada partumpolon dalam acara pernikahan kami itu, yang ada itu pemberkatan nikah kemudian kami dikasih surat nikah dan karna tukar cincin terlupa lalu tukar cincin dilakukan dan kemudian disuruh tanda tangan diatas kertas yang masih belum ada namanya, ya saya pribadi percaya saja, kan pihak gereja yang kasi, logikanya gak mungkin gereja bohong dan menjerumuskan” tambah James dengan nada suara yang bergetar.
Masih pada hari yang sama Vintor yang juga wali nikah juga mengaku kecewa dengan apa yang disampaikan pihak gereja sewaktu diperiksa dipersidangan.
“saya kecewa dengan keterangan pihak gereja GPDI-SAMUEL, kata katanya berubah-ubah, dulu sewaktu tanda tangan kami hanya disuruh tanda tangan dengan cara ditunjuk tempat dimana akan ditanda tangan, dan seingat saya tidak ada nama tertulis disitu, makanya saya tanda tangan dengan tanda tangan saya sendiri. Lagipula tulisan nama itu bukan tulisan tangan saya, dan yang membuat surat itu pihak GPDI-SAMUEL, tetapi mengapa mereka tidak diproses seperti kami?” Tanya Vintor
Berdasarkan pantauan awak media pada persidangan sebelumnya, dipersingan pihak gereja Nelly Susanti Panggabean mengatakan kalau sewaktu hendak menandatangani surat tersebut telah dibacakan dan para pihak yang akan tanda tangan dipanggil namanya satu persatu.
Ditempat terpisah Tim Kuasa hukum Darwin Natalis Sinaga dan Syahban Siregar, S.H., M.H., kepada awak media mengaku heran dengan paham pemidanaan yang dimiliki Penyidik Polda Riau.
“Sedari awal saya mewakili tim kuasa hukum telah mendampingi pemeriksaan perkara ini, sejak tahap penyelidikan, saya sudah sampaikan apabilapun dugaan tindak pidana yang dipersangkakan tetap dipertahankan seharusnya pihak gereja harus juga dijadikan tersangka, karena yang membuat surat itukan pihak gereja, tetapi entah mengapa dalam proses ini seolah ada diskriminasi” tandas Darwin
Lebih lanjut Kuasa Hukum para Terdakwa mengaku kecewa atas sikap Polda Riau dalam menangani perkara keluarga, karena tidak mengedepankan Restorasi Justis, dan melihat kejanggalan atas identitas pelapor.
“kalau boleh jujur Kami Tim Penasihat Hukum Kecewa, karena se Level Polda Riau dalam menangani perkara dugaan pemalsuan dalam pernikahan penyidik tidak mengedepankan restorasi justis. Selain itu dalam perkara ini nama pelapor dalam surat undangan wawancara maupun surat panggilan penyidikan adalah Tua Abel Sirait, dalam surat perpanjangan penahanan yang diterbitkan oleh Kejaksaan Tinggi nama pelapor berubah menjadi NURBETTY, parahnya nama pelapor kembali berubah dalam surat Dakwaan, nama pelapor menjadi LISBON SIRAIT. Jadi kita bingung sebenarnya Pelapornya siapa?” Tutup Darwin. ***tns
