Sekjen BAPDi, Darwin Natalis SinagaRambaberita.com, Jakarta – Setelah melaporkan dugaan korupsi belanja pajak pada Unit Pengelolaan Sampah (UPS) Badan Air ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Timur, kali ini Badan Aktivis Patriot Demokrasi Indonesia (BAPDI) kembali menyoroti belanja jasa pengelolaan sampah UPS Badan Air dengan realisasi Rp.427. 755.192.398,00.
Menurut Sekretaris Jenderal (Sekjen) BAPDI, Darwin Natalis Sinaga pihaknya menemukan beberapa kejanggalan dalam realisasi tersebut.
“Ada beberapa hal yang menurut kami layak untuk di kritisi, baik dari sisi transparasi anggaran maupun dari sisi faktualitas data, sebagaimana data yang ada pada pertanggungjawaban anggaran belanja dan pendapatan daerah provinsi DKI Jakarta diketahui realisasi anggaran untuk Belanja Jasa Pengolahan Sampah Tahun Anggaran (TA) 2021 Rp460.980.621.008,00, TA 2022 Rp428.830.887.359,00, TA 2023 Rp 427.337.199.585,00, dan TA 2024 Rp427.755.192.398,00. penyajian data ini seolah tidak transparan karena nilai tersebut hanya disajikan dalam bentuk gelondongan sehingga tidak jelas peruntukannya dipakai untuk apa-apa saja” papar Darwin
Masih menurut Darwin, dirinya mengatakan kalau BAPDI telah bersurat ke Kepala UPS Badan Air terkait hal tersebut.
“Kami telah bersurat ke Kepala UPS Badan Air, dan kami akan menunggu tanggapan resmi dari yang bersangkutan, dalam surat tersebut kami juga menyinggung tentang jumlah Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) yang diklaim oleh pihak UPS Badan Air berjumlah 4743 orang, yang mana 222 (dua ratus dua puluh dua) orang diantaranya sebagai Pengemudi, sementara jumlah armada roda empat atau lebih yang dikelola UPS Badan Air totalnya sejumlah 212 unit, itu sudah termasuk 3 Unit Kendaraan Derek, 1 Unit Mobil Tangki Air, 1 (satu) Unit Grand Livina dam 14 Unit Kendaraan Double Cabin, jadi kendaraan apa lagi yang dikemudikan 10 pengemudi lainnya” tutup Darwin
Sampai berita ini dimuat media ini belum mendapat keterangan resmi dari kepala UPS Badan Air. ***Saut/Ti
Tidak ada komentar