Rambaberita.com, Jakarta – Badan Aktivis Patriot Demokrasi Indonesia (BAPDI) melayangkan surat klarifikasi kepada Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Ir. Heru Suwondo. Menurut Sekjen BAPDI surat bernomor 007/BAPDI/303131/7, terkait kejanggalan dalam proyek Dinas Bina Marga DKI Jakarta.
“Kami menduga ada kongkalikong dalam penetapan atau penunjukan pemenang, dan nuansa dugaan pelanggaran hukum sangat kental dalam proses pemilihan Penyedia. Salah satu contoh adalah Penyedia yang dengan kualifikasi menengah memenangkan kegiatan yang seharusnya dikerjakan Peyedia dengan kualifikasi kecil, padahal sesuai aturan yang ada, dan demi terwujudnya prinsip keadilan, tidak seharusnya Penyedia dengan Kualifikasi Menengah memenangkan kegiatan yang seyogyanya dialokasikan untuk dilaksanakan usaha Kecil” jelas Sekjen BAPDI
Lebih lanjut BAPDI menuding bahwa Dinas Bina Marga juga telah mempercayakan pekerjaan pada Penyedia dengan status Sertifikat Badan Usaha (SBU) Pencabutan.
“Ini yang paling aneh, menurut data LPJK Kementerian PUPR, SBU PT BMJ berstatus status “Pencabutan”, dengan kata lain SBU yang dimiliki PT BMJ sudah tidak dapat dipergunakan untuk mengikuti lelang maupun berkontrak, tetapi mengapa Dinas Bina Marga Jakarta memperbolehkannya, jadi hal ini harus diklarifikasi secara terbuka oleh Kepala Dinas Bina Marga,” tambah Sekjen BAPDI.
hasil penelusuran pada laman LPSE DKI Jakarta diketahui PT BMJ memenangkan kegiatan Pekerjaan Hotmix Aspal PG Paket 6 di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025, Pekerjaan Patching Paket 1 di Prov. DKI Jakarta Tahun 2025, Pekerjaan Hotmix Paket 13 di Prov. DKI Jakarta Tahun 2025.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media ini belum memintai keterangan resmi dari Dinas Bina Marga DKI Jakarta .**Ti/Saut
Pos Terkait
Tidak ada komentar