Gambar tabel Kendaraan-kendaran yang diduga bermasalah oleh BAPDI,Rambaberita.com, Jakarta – Badan Aktivis Patriot Demokrasi Indonesia (BAPDI), menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Jakarta barat (Kejari Jakabar), karena dinilai tidak transparan dalam menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan korupsi pada Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Barat (Sudin LH Jakbar).
Sekretaris Jenderal BAPDI, Darwin Natalis Sinaga mengaku belum mendapat perkembangan dan pemberitahuan tertulis apapun dari Kejari Jakbar terkait dua laporan yang telah disampaikan sejak bulan September lalu (18/12/2025.
“Sampai detik ini, tidak ada pemberitahuan tertulis apapun yang kami terima dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, terkait perkembangan penanganan sumber penyelidikan yang telah kami sampaikan. Laporan pertama terkait kejanggalan realisasi belanja, laporan kedua terkait Kendaraan dinas operasional (KDO), yang mana kami menemukan ada 35 kendaraan yang diduga bermasalah, mulai dari mati pajak, mati masa berlaku STNK, dan bahkan ada 2 yang tidak terlacak registrasinya. Kan konyol, semua dasar dugaan telah kami lampirkan sebagai bukti bukti, akan tetapi mengapa Kejaksaan Negeri Jakarta Barat seolah diam seribu bahasa”, terang Darwin.
Lebih lanjut Darwin menegaskan pihaknya sedang mempertimbangkan untuk mencabut semua surat yang telah disampaikan ke Kejari Jakbar dan akan menyerahkannya ke Polda Metro Jaya atau Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Kami sedang mempertimbangkan untuk mencabut segala laporan kami dari Kejaksaan negeri Jakarta Barat, akan tetapi kami masih mempertimbangkan jika sudah dicabut, selanjutnya akan kami sampaikan kemana lagi?, apakah ke Kepolisian atau ke KPK” tutup Darwin.
Sampai berita ini dimuat, Kasudin LH Jakbar, Hariadi, masih belum memberi tanggapan, akan tetapi berdasarkan informasi dari bawahannya pemeriksaan terkait STNK masih ditangani Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Media ini juga belum mendapat keterangan resmi dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat.***Saut/ti
Tidak ada komentar