Musrenbang Kecamatan Citeureup Disorot: Minim Transparansi, Insan Pers Dinilai Tak Dihargai
Rambaberita.com, Citeureup – Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan Citeureup menuai sorotan tajam. Kegiatan yang seharusnya menjadi wadah partisipasi publik dan transparansi dalam perencanaan pembangunan justru dinilai sarat kejanggalan serta minim etika terhadap insan pers.
Berdasarkan pantauan di lokasi, jumlah undangan dan peserta yang hadir tercatat sebanyak 49 orang, yang terdiri dari unsur pemerintah, lembaga, dan awak media. Namun ironisnya, fasilitas konsumsi dan akomodasi hanya disediakan untuk sekitar 20 orang. Akibatnya, sejumlah peserta—termasuk wartawan yang hadir secara resmi memenuhi undangan—tidak mendapatkan hak yang sama.
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan publik: apakah Musrenbang hanya dijadikan ajang formalitas dan seremonial semata?
“Di awal kegiatan, wartawan dibutuhkan untuk publikasi. Namun setelah itu, keberadaan pers seperti diabaikan. Ini bukan sekadar soal konsumsi, melainkan soal penghargaan terhadap peran pers sebagai kontrol sosial,” ungkap salah satu jurnalis yang hadir di lokasi.
Lebih jauh, kondisi ini memperkuat kesan bahwa Musrenbang hanya menjadi ruang kepentingan segelintir pihak, bukan forum aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Padahal, Musrenbang memiliki mandat strategis untuk menjaring usulan pembangunan dari tingkat bawah sekaligus memastikan proses perencanaan berjalan transparan dan akuntabel.
Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada pihak Kecamatan Citeureup, termasuk kepada Pelaksana Tugas (PLT) Camat Citeureup, terkait ketidaksesuaian antara jumlah peserta dan fasilitas yang disediakan. Namun hingga rilis ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi yang disampaikan kepada publik, khususnya untuk kebutuhan pemberitaan.
Praktik semacam ini dinilai berpotensi mencederai prinsip keterbukaan informasi publik serta dapat melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan daerah.
Aktivis pemerhati kebijakan publik menilai, apabila Musrenbang hanya dijalankan sebagai rutinitas administratif tanpa penghormatan terhadap partisipasi dan transparansi, maka substansi pembangunan berisiko kehilangan arah dan tidak berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Masyarakat dan insan pers pun berharap Pemerintah Kecamatan Citeureup segera memberikan klarifikasi secara terbuka, sekaligus melakukan evaluasi menyeluruh agar Musrenbang ke depan benar-benar menjadi forum aspiratif dan inklusif, bukan sekadar ajang seremonial atau “manfaat” bagi pihak tertentu.
***Jhon
Pos Terkait
Tidak ada komentar