Sambangi MUI, Menko Airlangga Jamin Produk Impor AS Tetap Patuhi Aturan Halal
Rambaberita.com – Pemerintah berkomitmen menjaga kedaulatan ekonomi sekaligus melindungi konsumen muslim di Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat bersilaturahmi dengan jajaran pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Aula Buya Hamka, Jakarta Pusat, Selasa (3/3/2026).
Pertemuan ini membahas Agreement on Reciprocal Trade (ART) atau perjanjian dagang timbal balik antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS).
Airlangga memastikan kerja sama tersebut tetap berjalan di atas koridor syariat dan regulasi nasional terkait Jaminan Produk Halal (JPH).
Menko Airlangga menekankan aspek halal merupakan syarat yang tidak bisa ditawar untuk produk konsumsi yang masuk ke pasar domestik.
“Halal itu merupakan hal yang mutlak, terutama untuk makanan dan minuman yang masuk ke Indonesia. Kemudian, mekanisme halal ada yang melalui juga Mutual Recognition Agreement (MRA) yang sudah diakui oleh Indonesia. Sehingga barang yang masuk terutama makanan dan minuman itu dijamin kehalalannya,” tegas Airlangga.
Saat ini, Indonesia memiliki kesepakatan MRA dengan AS. Artinya, sertifikat halal yang diterbitkan oleh Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) di AS diakui oleh Indonesia selama lembaga tersebut terakreditasi oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).
Hingga kini, terdapat lima lembaga di AS yang telah diakui, yakni IFANCA, AHF, ISA, HTO, dan ISWA.
Selain AS, tercatat ada 38 negara lain yang telah memiliki skema MRA dengan Indonesia. Mekanisme ini memudahkan produk bersertifikat halal dari negara-negara tersebut untuk masuk ke Indonesia tanpa perlu melalui proses sertifikasi ganda.
Khusus untuk produk pertanian seperti daging, Airlangga menjelaskan Indonesia menerima praktik penyembelihan dari AS yang memenuhi standar Hukum Islam atau standar internasional SMIIC (bawah koordinasi OKI).
Keamanan ini diperkuat dengan audit langsung yang dilakukan BPJPH terhadap lembaga-lembaga halal di sana.
Pertemuan strategis ini juga dihadiri oleh Menteri ATR/BPN Nusron Wahid serta jajaran Dewan Pimpinan MUI, termasuk Wakil Ketua Umum KH Marsudi Syuhud dan Ketua MUI KH Asrorun Ni’am Sholeh. Airlangga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan berjalan sendiri dalam urusan ini.
“Tentu pemerintah terus berkomitmen untuk berkoordinasi dengan Majelis Ulama Indonesia sebagai payung utama untuk kehalalan di Indonesia,” tandasnya.
Sumber: BeritaNasional
Pos Terkait
Tidak ada komentar