Pemerintah mengajukan Perpu Korona dan diterima oleh DPR hari ini. Perpu ini dihadang dengan adanya pasal imunitas hukum dan kemudian gugatan dilayangkan ke MK oleh Din Syamsuddin, Sri Edi Swasono, Amien Rais, MS Kaban dan Abdullah Hehamahua. Dengan demikian memasuki tahun 2020, ada dua topik pembahasan di DPR yang mendapatkan perhatian masyarakat di tengah merebaknya covid-19.
Sangat di sayangkan…. masih belum berubah mereka ini ya? baik tokoh senior, tokoh politik, anggota/oknum dari DPR dan elemen masyarakat lainnya masih terbawa emosi menghujat, kritik saling menyudutkan dan unsur balas dendam. Sudah, stop aja, sudah saatnya memupuk kembali kebersamaan dan jiwa gotong royong yang sudah lama hilang. Ada masalah besar dan fundamental sudah menunggu, lebih penting dari perpu corona. Hapuskan saja pasal imunitas tersebut, namun Pemerintah harus benar-benar dapat dipercaya, transparan dalam penanganan corona. Demikian halnya dengan DPR agar proaktif dalam memberi masukkan yang membangun dan tetap tidak lupa untuk melakukan fungsi pengawasan yang sudah melekat dalam tubuh DPR sendiri. jika tidak ada “sesuatu hal”, kenapa harus takut?
Masalah besar dan fundamental yang saya maksud adalah perekonomian yang sebahagian besar sudah dikuasai asing. Bagaimana caranya untuk membalikkan keadaan tersebut? Harus segera kita cari solusi yang tepat, bukan malah sibuk dengan pembahasan omnibus law, yang sudah jelas-jelas membentangkan karpet merah ke Investor asing, atau sibuk menggugat Perpu Corona ke MK, yang tentu akan menguras waktu, tenaga, pikiran dan tidak sebanding dengan manfaat yang diperoleh.
Dalam tulisan ini saya tidak akan fokus membahas fundamental ekonomi yang dimaksud, karena sudah ada pada tulisan saya sebelumnya. Tapi sedikit mengutip dan mendorong kita yang belum sempat membaca agar terpanggil dengan program perbaikkan fundamental ekonomi yang saya usulkan , intinya adalah Indonesia harus mandiri, stop hutang luar negeri, jangan lagi ditambah, ajukan penundaan pembayaran, kemudian pembangunan kita fokuskan ke bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, pertambangan, pabrik pengolahan dan pendukung, dan bidang lainnya. Pastikan bahwa pelakunya harus rakyat itu sendiri, baik pengusahanya, pekerjanya, pabriknya sampai ke distributornya. Belajar dari krisis ekonomi 1998 ditambah lagi dengan krisis ekonomi yang sebentar lagi akan kita rasakan, menurut saya sudah lebih dari cukup untuk menyadarkan kita, tidak perlu ada contoh tambahan yang sekian lagi terkait krisis ekonomi, sebagai contoh tambahan untuk memaksa kita, bukan ?.
Kembali ke masalah perpu corona, serahkan ke Pemerintah, ikuti dan taat terhadap arahan Pemerintah, tinggal diawasi nanti berapa dana yang dihabiskan. Ini masalah darurat dan ada keterbatasan, seharusnya dari awal DPR sudah dilibatkan atau proaktif dari awal. Kurang baik apabila baru saja bangun atau baru bangkit dari tidur atau persembunyiannya, tiba-tiba langsung teriak untuk menyampaikan protes atau kritikan. Nanti jadi timbul pertanyaan, saat corona muncul pada dimana ya mereka itu? Seandainya semua pihak lebih awal mengetahui dan lebih awal pula untuk mengambil tindakan yang terarah dan terkoordinasi, tentu sudah lain alur ceritanya, kerugian yang timbul tidak akan sebesar ini.
Menutup tulisan saya ini, “Damai-damai saja”, kita mulai dari yang baru, saling percaya, tidak saling menjatuhkan. Politik baiknya kita ke arahkan untuk lebih beradab dan positip, parameternya “bermanfaat bagi negara dan semua rakyat”, bukan untuk kelompok tertentu. Demikian juga Pemerintah, jika penanganan covid-19 dilakukan dengan tulus, jujur dan transparan, kenapa harus takut?. Hapuskan saja pasal imunitas hukum tersebut. Ini waktunya bagi Pemerintah, ASN dan PNS untuk berubah dan membulatkan tekat yang tulus di hati masing-masing ” bekerja adalah amanah”. Kita harus bisa mewujudkan mimpi menjadi “Macan Asia” untuk selanjutnya menjadi “Negara Super Power”.
